IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Kajian Fiqih Muamalah Terapan: Akad

Ahad 12 November 2017 17:30 WIB
Kajian Fiqih Muamalah Terapan: Akad
Ilustrasi (via rau.ua)
Sebagai makhluk sosial manusia akan senantiasa berhubungan dengan orang lain. Karena bagaimanapun ia memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan lawan interaksi sosialnya. Maksud dari lawan interaksi di sini adalah bisa jadi orang lain, atau bahkan keluarga sendiri.

Dalam interaksi sosial, secara syariat, manusia dibatasi oleh upaya memenuhi hak dan kewajiban sebagai wujud tanggung jawabnya. Tak jarang mereka harus menarik sebuah kesepakatan-kesepakatan bersama. Proses mendapatkan kesepakatan dan kontrak ini lazimnya adalah disebut aqad atau dalam bahasa Indonesia, akad. Untuk itu ia memiliki peran pribadi selaku makhluk aqad dalam kehidupannya. 

Karena sifat manusia antara satu dengan yang lainnya berbeda, maka diperlukan aturan baku yang harus disepakati bersama dalam rangka menarik kesepakatan atau kontrak tersebut. Tujuan dari penetapan aturan ini adalah terjaganya hak dan kewajiban masing-masing, menghindari penjajahan atas hak orang lain, dan penipuan. Bahkan bila terjadi perselisihan, maka dengan adanya ketetapan aturan ini, akan mudah diurai silang sengkarut permasalahan dan tanggung jawab masing-masing pihak sehingga konflik relasi sosial dan kontrak tersebut bisa diatasi bersama dengan saling menguntungkan, tanpa ada yang dirugikan, ditipu atau merasa dijatuhkan. Inilah maqashid syari'ah terkait dengan aqad tersebut. 

Penejelasan Aqad dalam Fiqih

Dari sudut pandang bahasa, aqad memiliki bentuk jama’ dari ‘uqûd. Dalam literatur Arab, sinonim aqad adalah rabth, syaddu, tautsiq, ihkam, quwwah, kumpulan dari dua hal, dan al ‘ahdu. Mengikuti pengertian bahasa ini, aqad seolah memiliki dua sisi pengertian, yakni hissi (inderawi) dan ma’nawi (bathin). Pengertian indrawinya (hissi), adalah sebagaimana ikatan dua ujung tali. Adapun pengertian ma’nawi dimaknai sebagai ikatan bathin, kontrak sosial, sebagaimana layaknya pernikahan, jual beli, berserikat, dan sebagainya. Persamaan dari kedua sudut pandang ini, titik persamaan dari pengertian aqad adalah berkumpulnya dua benda atau dua hal yang berbeda menjadi satu.

Secara istilah, menurut Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Qaidah li Ibn Rajab: 73 aqad dalam fiqih dimaknai sebagai: 

العقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام يطلق على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان التزاماً دينياً كالنذر أو دنيوياً كالبيع ونحوه وأما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله، فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو أكثر، وهذا هو المعنى الغالب عند إطلاق الفقهاء للعقد في الاصطلاح الفقهي

Aqad ada dua makna, yaitu ‘Am dan Khash. Makna ‘Am aqad adalah sesuatu yang diucapkan karena adanya komitmen yang harus dipatuhi oleh diri dari seorang insan, baik ada hubungannya dengan orang lain atau tidak, termasuk urusan agama seperti nadzar, atau murni duniawi saja seperti jual beli dan sejenisnya. Adapun makna khas dari aqad adalah, suatu upaya menjalin kesepakatan yang sempurna (ittifaq tam) antara dua pihak yang memiliki kehendak atau lebih, agar tumbuh komitmen bersama atau bahan rujukan. Dengan demikian, maka berdasar pengertian khusus ini, aqad hanya terjadi bila ada dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Pengertian terakhir inilah yang sering dipakai oleh para fuqaha’ untuk memaknai aqad menurut istilah fiqihnya. 

Pengertian di atas diringkas oleh Syekh Ibn Himam dalam kitabnya Faidlul Qadir 3/187, bahwasanya aqad diartikan sebagai:

ذكر الكمال تعريف العقد "مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر . أو كلام الواحد القائم مقامهما

Syekh Al Kamal menyebut bahwa definisi aqad adalah “suatu kumpulan antara lafadh ijab dan qabul antara dua orang yang berbeda. Atau bisa juga diartikan sebagai: “Statemen pertama yang menjadi rule (aturan).”

Pendapat lain juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Qadary dalam kitabnya Mursyidul Hairaan, beliau menyatakan: 

العقد بأنه "ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود عليه 

“Aqad ituu sesungguhnya merupakan rangkaian dari lafadh ijab dari salah satu dua pihak yang saling beraqad yang disertai dengan lafadh qabul pihak yang lain menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syara’ serta bersifat mengikat khususnya perihal yang diaqadkan (al-ma’qud ‘alaih).”

Berdasarkan definisi ini, maka bisa ditarik adanya kesimpulan bahwa dalam aqad terdapat unsur-unsur antara lain (1) shighat aqad yang terdiri atas lafadh ijab dan qabul, (2) dua pihak atau lebih yang beraqad, (3) dan perihal yang diaqadkan (al-ma’qûd ‘alaihi).

Urgensi dan Gambaran Praktis Pelaksanaan Aqad

Setiap shighat (pernyataan) aqad memiliki keterikatan hubungan dengan niat. Seseorang ingin melakukan transaksi jual beli, maka keinginannya ini adalah hakikatnya niat. Sementara bentuk transaksinya antara ia dengan pembeli disebut sebagai shighat. Karena ada hubungan yang erat antara niat dan shighat, maka di sinilah titik berangkatnya aqad atau biasa disebut maqashid al 'aqdi. 

Sebagaimana diketahui bahwa niat memegang peranan yang sangat penting dalam hukum fiqih. Suatu kontrak/transaksi dihukumi sebagai benar atau tidak, sah atau tidak, adalah tergantung pada motivasi awalnya (niat). Jika suatu perbuatan dilakukan dengan niat yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, maka perbuatan itu dinilai tidak benar (bathil) di dalam kacamata fiqih/syariah, sehingga otomatis tidak mendapatkan pahala, bahkan dihitung sebagai kejahatan dan perbuatan dosa. 

Dalam aspek hukum, para ulama banyak sekali menitikberatkan pembahasan pada niat ini serta akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya. Para ulama juga telah meneliti banyak hal terkait dengan niat serta hubungannya dengan muamalah atau ibadah yang berhubungan dengan fiqih. Seperti dalam aqad transaksi bisnis, hukum keluarga, ibadah dan lain-lain. Mereka juga telah menentukan status dan posisi hukum suatu amal berdasarkan niat dan tujuannya. Sebagai contoh kaidah fiqih mereka yang terkenal: 

الأمور بمقاصدها

Suatu perbuatan adalah tergatung pada maksudnya (niatnya) 

Suatu contoh, ada seseorang memberi hadiah kepada orang lain dengan niat menghindar dari hitungan nishab zakat. Maka, dalam hal ini, status hukum memberi hadiah tersebut, meski pada awalnya adalah boleh, menjadi tidak boleh (tidak sah) disebabkan karena adanya niat menghindari zakat. Sama halnya dengan niat seseorang yang niatnya adalah sebagai sarana menuju riba, maka jual beli semacam hukumnya adalah tidak sah disebabkan dilarangnya riba tersebut. 

Dalam kasus saddud dzari'ah, digambarkan ada seseorang memeras anggur dengan niatan untuk membuat cuka. Maka niat seperti ini menjadikan muamalah memeras anggur tersebut menjadi sah dan halal. Berbeda halnya dengan kasus, bilamana tujuan memeras anggur dimaksudkan untuk membuat khamr, maka hukum memerasnya dihukumi sebagai haram, disebabkan 'illah kerusakan dan keharaman khamr tersebut. Inilah contoh gambaran posisi niat terkait dengan aqad/transaksi kelak dipandang sah atau tidak. 

Kesimpulannya bahwa, suatu perbuatan dipandang sah, bilamana niatnya adalah benar dan tidak menimbulkan mudarat, kerusakan atau kemungkaran. Untuk selanjutnya, niat ini kemudian oleh para ulama digambarkan sebagai shighat (bunyi aqad), sementara dua orang yang melakukan transaksi disebut sebagai 'aqidain, dan barang yang diaqadkan dikenal sebagai al-ma'qud, kemudian tujuan akhir dari aqad kemudian dikenal sebagai al-ma'qud 'alaih. 

Jika diuraikan lebih lanjut, dalam kasus anggur di atas, shighat aqad adalah jalinan antara pengusaha dan petani anggur. Pengusaha menyuruh petani untuk menanam anggur mau digunakan sebagai apa? Jika pengusaha memberi tahu petani bahwa anggurnya kelak akan dipakai untuk memproduksi minuman keras, misalnya, maka menjualnya petani untuk hasil panen anggurnya kepada pengusaha, hukumnya menjadi tidak boleh. Pemberitahuan pengusaha kepada petani terkait kegunaan anggurnya kelak diibaratkan sebagai sebab aqad yang memperantarai terbentuknya shighat. Pengusaha dan petani anggur disebut 'aqidain. Anggur hasil panenan disebut al ma'qud. Dan tujuan transaksi untuk membuat minuman keras disebut al-ma'qud 'alaih

Wallahu a'lam

(Muhammad Syamsudin)

Tags:
Share:
Senin 19 Mei 2008 11:27 WIB
Hukum Transaksi Jual Beli secara Kredit
Hukum Transaksi Jual Beli secara Kredit
Salah satu kegiatan bisnis yang terjadi di zaman modern ini adalah jual beli barang secara kredit dengan harga yang labih tinggi dari pada biasanya. Prakteknya adakalanya si tukang kredit memasang dua harga, jika beli secara kredit harganya sekian dan kalau tunai harganya sekian.

Tetapi adakalanya memang si tukang kredit hanya menjual barang secara kredit saja. Tentu harga jual barang secara kredit lebih mahal dari pada jual kontan. Bagaimana status hukum dari transaksi seperti ini?

Para ulama merumuskan kaidah tentang hukum transaksi (mu’amalah) bahwa pada prinsipnya hukum bertransaksi adalah boleh (mubah) kecuali kalau di dalamnya terdapat unsur penipuan (gharar), sepekulasi (maysir), riba dan  barangnya dijual dua kali.

Ada istilah yang umum yakni transaksi “dijual dua” yakni menjual suatu barang kepada dua orang atau lebih, atau mentransaksikan suatu barang dengan harga kredit dan harga tunai tetapi si pembeli langsung membawanya tanpa menjelaskan apakah membeli dengan secara tunai atau dengan secara kredit.

Nah, untuk transaksi model kredit ini, para ulama berbeda pendapat: (1) Jumhur ahli fiqih, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Zaid bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan.

(2).Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kezaliman hukumnya berubah menjadi haram.

(3). Pendapat lainnya mengatakan bahwa upaya menaikkan harga di atas yang sebenamya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada riba nasiah (tambahan harga karena limit waktu) yang jelas dilarang oleh nash Al-Qur’anul Karim.

Jadi, menurut hemat saya, transaksi jual beli secara kredit hukumnya sah dan halal asalkan akad (transaksinya) antara penjual dan pembeli dilakukan secara jelas (aqd sharih). Artinya, antara penjual dan pembeli sama-sama mengetahui dan terdapat kesepakatan harga barang dan batas waktu pada saat akad.

Transaksi jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibanding membeli secara kontan hukumnya sah dan halal. Dengan syarat, transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan aqd sharih ’adam al jahalah (dilakukan secara jujur dan mensepakati batas waktu dan harga barang).

Jangan sampai akad sudah selesai dan barang sudah di bawa pulang sementara antara penjual dan pembeli belum ada kesepakatan, apakah membeli secara tunai atau kontan. Sehingga si pembeli memutuskan sendiri dalam akadnya setelah beberapa waktu dari waktu transaksi. Ketidakjelasan seperti ini hukumnya haram karena akadnya tidak jelas (sharih).


HM Cholil Nafis, Lc., MA
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa’il PBNU
Jumat 27 April 2007 14:12 WIB
Transaksi Dua Akad dalam Praktik MLM
Transaksi Dua Akad dalam Praktik MLM
Ilustrasi (© iStock)

Dalam kajian fikih ada istilah al-‘aqdain fil ‘aqd atau al-bai’ain fi al-bai’ah yang berarti dua akad yang terkumpul dalam sesuatu transaksi. Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad Bin Hanbal dari Sahabat Abdullah bin Mas’ud RA telah melarang model transaksi seperti ini.

Para fuqaha merinci penjelasan mengenai al-‘aqdain fil ‘aqd ini ke dalam tiga model. Pertama, adanya dua harga dalam sebuah jual beli. Misalnya, jika seseorang mengatakan kepada orang lain, “Aku jual baju ini kepadamu  dengan harga sepuluh dirham jika tunai, dan dua puluh dirham jika hutang.” Kemudian kedua orang tersebut berpisah dan belum ada kesepakatan tentang salah satu model jual beli tersebut.

Dikatakan bahwa jual beli semacam ini telah rusak (fasid), karena kedua pihak yang bertransaksi tidak mengetahui harga mana yang dipastikan. Asy-Syaukani menyatakan, sebab diharamkannya jual beli semacam itu adalah tidak disepakatinya salah satu (akad) harga dari dua (akad) harga tersebut. Akan tetapi, jika kedua orang tersebut bersepakat tentang salah satu akad (harga) dari dua akad (harga) jual beli tersebut; misalnya pembeli menerima harga baju tersebut 20 dirham secara kredit sebelum keduanya berpisah, maka sahlah jual beli tersebut. Sebab, harga baju itu telah ditetapkan, dan kedua belah pihak mengetahui dengan jelas harga dari baju tersebut serta bentuk transaksinya.

Kedua, Imam Syafi’i, menafsirkan al-‘aqdain fil ‘aqd sebagai jual beli bersyarat. Misalnya, jika seseorang berkata kepada orang lain, “Saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian, akan tetapi engkau harus menikahkan putramu dengan putriku.” Muamalat semacam ini menyebabkan tidak jelasnya harga.

Ketigaal-‘aqdain fil ‘aqd adalah memasukkan transaksi kedua ke dalam transaksi pertama yang belum selesai. Misalnya, jika seseorang memesan barang dalam jangka waktu satu bulan, dengan harga yang telah ditentukan. Ketika tempo masa telah tiba, pihak yang dipesan meminta kembali barangnya dengan berkata kepada pemesan, “Juallah barang yang seharusnya saya berikan kepada anda dengan harga sekian, tapi jangkanya ditambah dua bulan.” Jual beli semacam ini adalah fasid, sebab akad yang kedua telah masuk pada akad yang pertama. Demikianlah.

Para ahli fikih sering mengkaji transaksi multi level marketing (MLM) yang saat ini semakin beragam model melalui perspektif al-‘aqdain fil ‘aqd ini, yakni adanya dua akad dalam satu transaksi.

Paling tidak MLM bisa diklasifikasikan ke dalam tiga model:  Pertama, MLM yang membuka pendaftaran member (posisi) di mana member tersebut harus membayar sejumlah uang sembari membeli produk. Pada waktu yang sama juga, dia menjadi referee atau makelar bagi perusahaan dengan cara merekrut orang, karena ia akan mendapatkan "nilai lebih" jika berhasil merekrut orang lain menjadi member dan membeli produk. Maka praktek MLM seperti ini jelas termasuk dalam kategori al-‘aqdain fil ‘aqd. Sebab, dalam hal ini orang tersebut telah melakukan transaksi jual-beli dengan pemakelaran (samsarah) secara bersama-sama dalam satu akad.

Kedua, ada MLM yang membuka pendaftaran member, tanpa harus membeli produk meski untuk keperluan itu orang tersebut tetap harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi member. Pada waktu yang sama membership (keanggotaan) tersebut mempunyai dampak diperolehnya bonus (poin), baik dari pembelian yang dilakukannya di kemudian hari maupun dari jaringan di bawahnya. Maka praktek ini juga termasuk dalam kategori al-‘aqdain fil ‘aqd, yakni akad membership dan akad samsarah (pemakelaran).

Membership tersebut merupakan bentuk akad, yang mempunyai dampak tertentu, yakni ketika pada suatu hari dia membeli produk dia akan mendapatkan bonus langsung. Pada saat yang sama, ketentuan dalam membership tadi menetapkan bahwa orang tersebut berhak mendapatkan bonus, jika jaringan di bawahnya aktif, meski pada awalnya belum. Bahkan ia akan mendapat poin karena ia telah mensponsori orang lain untuk menjadi member.
 
Ketiga, MLM tersebut membuka membership tanpa disertai ketentuan harus membeli produk, maka akad membership seperti ini justru merupakan akad yang tidak dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara, zat dan jasa. Tetapi, akad untuk mendapad jaminan menerima bonus, jika di kemudian hari membeli barang.
 
Ini sangat berbeda dengan orang yang membeli produk dalam jumlah tertentu, kemudian mendapatkan bonus langsung berupa kartu diskon yang bisa digunakan sebagai alat untuk mendapatkan diskon dalam pembelian selanjutnya. Sebab, dia mendapatkan kartu diskon bukan karena akad untuk mendapatkan jaminan, tetapi akad jual beli terhadap barang. Dari akad jual beli itulah, dia baru mendapatkan bonus. Dalam MLM model ketiga ini pihak-pihak terkait sebenarnya tidak melakukan transaksi apa-apa, hanya melakukan semacam permainan bisnis yang mirip sekali dengan perjudian.(A Khoirul Anam

Selasa 30 Januari 2007 10:24 WIB
Bolehkah Mengasuransikan Harta dan Jiwa?
Bolehkah Mengasuransikan Harta dan Jiwa?
Ilustrasi (via ibmec.br)

Asuransi adalah suatu akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (muammin) untuk memberikan sejumlah harta kepada nasabah atau kliennya (muamman) ketika terjadi musibah seperti kecelakaan, kebakaran atau lainnya sebagaimana disepakati dalam akad (transaksi). Dalam akad asuransi, nasabah membayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan kepada perusahaan asuransi di saat hidupnya. Sementara Perusahaan pada saatnya akan memberikan imbalan berupa uang atau ganti rugi barang.

Singkatnya, asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.

Forum Bahtsul Masa’il (BM) pada Muktamar Ke-14 Nahdlatul Ulama di Magelang pada 14 Jumadil Ula 1358 H atau 1 Juli 1939 M mengharamkan akad asuransi tersebut, baik dalam bentuk harta maupun jiwa.

Asuransi rumah, misalnya, disepakati merupakan transaksi judi. Para ulama mengambil keterangan dari Kitab al-Nahdlatul Islamiyah, halaman 471-472, bahwa asuransi menyerupai pemberian kupon “Ya Nashib..!” dimana seseorang yang membelinya selama hidupnya menunggu tanpa memperoleh kemenangan.

Nasabah dijanjikan memperolah jaminan rumah jika terbakar. Jaminan ini memang disukai barangkali karena bila pemiliknya meningal atau terjadi kebakaran pada rumahnya maka ia memperoleh uang sebesar jaminan yang telah ditetapkan. Sementara selama menempati rumah tersebut ia harus membayar premi yang ditetapkan pihak perusahaan asuransi. Dikatakan, itu jelas merupakan judi murni karena dua pihak yang telah melakukan transaksi pada dasarnya masing-masing tidak mengetahui siapakah diantara mereka yang memeperoleh keuntungan, sampai uang yang disepakati oleh keduanya diberikan.

Mengingat akad asuransi sudah mulai membudaya, pada Konferensi Besar Pengurus Syuriah NU ke-1 di Jakarta, 21-25 Syawal 1379 H 18-22 April 1960, ditegaskan kembali keharaman akad asuransi tersebut, terutama berkenaan dengan jiwa.

Majelis Musyawarah memutuskan seperti yang sudah diputuskan oleh Muktamar NU ke-14, yakni mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor asuransi itu haram hukumnya, karena termasuk judi. Para ulama mengambil ibarat dari Syeikh Bakhit, seorang Mufti Mesir, dalam Ahkamul Fuqaha II , yang sempat diterbitkan dalam majalah Nurul Islam, Nomor VI, Jilid I halaman 367 berikut ini:

Asuransi jiwa itu jauh dari akal sehat dan menimbulkan kekaguman yang hebat. Tidak ada perusakan yang mampu memperpanjang umur dan menjauhkan takdir. Ia hanya memberikan iming-iming dengan keamanan serupa dengan yang dilakukan oleh para Dajjal. Para petugas mereka akan berkata kepada Anda sama seperti penyataan yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang asuransi harta benda atau pernyataan yang sejenisnya. Ia akan berkata:

“Sesungguhnya ketika aku membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka aku berhak atas warisanku yang telah aku jaminkan ketika aku masih hidup. Dan itu berarti membantu meringankan kepada ahli waris setelah kepergianku. Dan jika aku tetap hidup dalam tempo yang telah ditetapkan maka aku berhak memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan beserta keuntungannya. Dengan demikian, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati dan hidup).”

“Demikian halnya perusahaan asuransi berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku dan dari orang lain sehingga menjadi modal yang besar sebagaimana yang Anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Risiko kerugian sangat sedikit; karena masing-masing orang sangat menjaga hidup dan hartanya, dan akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan dirinya, sehingga masing-masing pihak beruntung.”

Para ulama menyatakan bahwa setiap yang diucapkan dalam akad asuransi mengandung klaim denda terhadap satu pihak secara wajib tanpa suatu kepastian mengenai pengganti yang sepadan. Padahal dalam Islam hendaknya ada kesesuaian pengganti dari masing-masing pihak yang bertransaksi agar dapat mewujudkan keadilan, walaupun itu relatif. Jika salah satu pihak saja yang me!akukan klaim denda wajib tanpa memberikan keuntungan kepada yang lain maka tidak ada keadilan di sini, dan itu merupakan judi.

Sesungguhnya salah satu diantara mereka, entah pihak perusahaan asuransi atau nasabah, mempunyai keinginan untuk menundukkan orang lain. Para ulama menilai akad asuransi lebih besar bahayanya dari pada manfaatnya.

Mengutip Syeikh Bakhit, dikatakan, perundang-undangan Allah SWT yang benar itu mesti berpedoman pada adanya keseimbangan antara manfaat dan mudharat. Jika manfaamya lebih besar, maka Allah akan menghalalkannya. Sedangkan jika maharatnya lebih besar, maka Allah akan mengharamkannya.

Baru pada Munas Alim Ulama Lampung, 1992,  asuransi harta (kerugian) dan jiwa diperbolehkan, itu pun dengan syarat yang sangat ketat. Asuransi kerugian hanya diperbolehkan bagi obyek-obyek yang menjadi agunan bank; dan atau ketika asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari karena terkait oleh ketentuan-ketentuan pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang diimpor dan diekspor.

Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan bahwa asuransi jiwa tersebut mengandung unsur saving (tabungan). Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung beniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi). Sementara pihak penanggung bemiat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.

Pada Munas yang sama para ulama secara mutlak membolehkan praktik ”asuransi sosial” dalam pengertian asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, seperti asuransi kecelakaan lalu lintas (jasa raharja), asuransi TASPEN, ASTEK. ASKES, ASABRI. Asuransi sosial dapat bersifat asuransi kerugian (harta) dan asuransi jiwa. (A Khoirul Anam)