IMG-LOGO
Syariah

Perbedaan Salaf, Salafi, dan Salafiyah

Sabtu 20 Januari 2018 14:3 WIB
Share:
Perbedaan Salaf, Salafi, dan Salafiyah
Membicarakan makna “salaf” tidak hanya terpaku pada satu makna. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Bahasa Arab itu memiliki banyak makna dalam satu kata bakunya yang jika dikembangkan ke berbagai wazan, maka artinya pun beda, begitu juga denga perbedaan harakat.

Istilah ini sejak dulu sudah digunakan di Indonesia, contohnya pesantren salafiyah yang berarti metodenya masih menggunakan metode salaf dalam proses menyalurkan pengetahuan, yaitu sorogan dan bandongan atau dalam istilah ilmu hadits yaitu tahammul wal ada’ via qira’ah ‘ala syaikh (murid membaca kepada guru) atau sima’ min syaikh (guru yang membaca dan murid yang mendengarkan).

Akhir-akhir ini pula banyak kelompok yang mendakwahkan dirinya sebagai pengikut salafi. Jika ada sebagian orang desa mendengar istilah itu, maka langsung terbersit makna pesantren salafiyah yang tersebar di desa mereka, atau santri-santri pondok tersebut, padahal yang dimaksud bukanlah itu.

Mengutip dari kitab Nazarat fi Jauharatit Tauhid (yang disusun oleh Dr Abdul Hamid Ali Izz Al-Arab, Dr Shalah Mahmud Al-‘Adily, dan Dr Ramadhan Abdul Basith Salim, ketiganya dosen Al-Azhar Mesir), kita perlu membedakan ketiga istilah di atas karena satu di antara tiga istilah itu berbeda dengan yang lainnya.

Adapun istilah “Salaf” yaitu para sahabat, tabi’in dan atba’it tabiin yang hidup sampai batas 300 H. Merekalah sebaik-baiknya generasi, sebagaimana termaktub dalam hadits nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Abdullah bin Mas’ud dari nabi SAW:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمَيْنُهُ وَ يَمَيْنُهُ شَهَادَتُهُ

Artinya, “Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku (sahabat), kemudian orang-orang setelah mereka (tabi’in), kemudian yang setelahnya lagi (atba’it tabi’in), kemudian akan datang suatu kaum yang persaksiannnya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya.”

Meskipun definisi mereka sampai batas 300 H, di sini ada catatan penting yaitu keselarasan mereka dengan Al-Quran dan Hadits. Jika hanya hidup pada rentang masa 300 H tetapi kontradiksi dengan kedua pedoman ini, maka tidak disebut sebagai salaf. Salah satu contohnya adalah sekte musyabbihah yang hidup pada masa itu.

Musyabbihah adalah kelompok tekstualis dalam membaca Al-Quran dan hadits yang meyakini bahwa Allah serupa dengan makhluk-Nya, yaitu memiliki anggota tubuh antara lain bertangan, berkaki, bermulut, bermata, dan seterusnya.

Adapun “salafi” adalah mereka (ulama maupun orang biasa) yang datang setelah 300 H dan dinisbahkan pada kaum salaf yang telah disebutkan di atas, juga menganut manhajnya (metode). Istilah ini dapat dikaitkan dengan semua orang yang yang mengikuti manhaj salaf, bahkan kita pun bisa, namun itu terjadi jika memang benar-benar perilaku dan manhajnya berdasarkan salaf, bukan hanya menyandang titel salafi tetapi perilakunya berbeda.

Terakhir adalah salafiyyah yang difondasikan dan disusun oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (728 H) dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah (751H) dari Al-Quran, Hadits, perbuatan serta perkataan ulama salaf dan mengodifikasikannya dalam bentuk kitab khusus dan prinsip yang tetap. Unsur-unsur dalam kitab kedua ulama itu memang sudah ada sebelumnya, namun masih berserakan terpisah, kemudian barulah dikumpulkan.

Setelahnya munculah Muhammad bin Abdil Wahhab (1206 H) yang menyebarkan apa yang disusun oleh kedua ulama tadi, Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah Rahimahumallah di jazirah arab, ia berpegang teguh pada beberapa risalah dan ikhtisar yang dikutip dari kitab-kitab Ibnu Taimiyyah.

Mengutip dari kitab Nazarat fi Jauharatit Tauhid, terdapat catatan yang menurut saya penting dari perkataan salah seorang peneliti di dalam kitab Al-Fikrul Islamy Al-Hadits karya Dr Abdul Maqshud Abdul Ghani, “Jika kita membandingkan antara pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyyah dalam beberapa masalah akidah hampir keduanya sama dan tidak berbeda, kecuali Ibnu Taimiyyah telah merinci pendapatnya dan menguatkannya dengan dalil-dalil dan hujjah, serta membantah pendapat orang yang berseberangan dengannya dengan dalil dan sanad. Sedangkan Muhamad bin Abdul Wahhab hanya mennyebutkan keterangannya secara singkat saja.”

Hal yang menonjol dari ketiganya hanya dari segi waktu dan pijakan dalam berpegang pendapat, jika salafy itu memang orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai pengikut manhaj salaf atau Ahlussunah wal Jamaah, salafiyyah lebih condongnya disebut usaha regenerasi, meskipun dalam beberapa realitanya tidak begitu.

Sebagai warga Indonesia, banyak istilah naturalisasi dari bahasa lain yang kita gunakan di kehidupan keseharian secara umum, seperti tadi pondok pesantren salafiyah. Lagi-lagi kita harus mencermati suatu istilah berdasarkan makna, substansi, dan intisarinya. Jangan terpaku pada sisi zahirnya saja. Adakalanya suatu istilah berbeda antara praktik dan substansinya. Wallahu a’lam. (Amien Nurhakim)

Share:
Rabu 10 Januari 2018 0:4 WIB
Amanat dan Sikap Adil
Amanat dan Sikap Adil
(via kompasiana.com)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya, “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia untuk menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat,” (Surat An-Nisa’ ayat 58).

Beberapa kitab tafsir, yaitu Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthubi, menjelaskan bahwa ayat ini turun pada peristiwa Fathu Makkah (Pembebasan Kota Mekah). Setelah berhasil menguasai Kota Mekkah dengan aman dan damai, Nabi Muhammad SAW meminta kunci Ka’bah yang ketika itu dipegang oleh Utsman bin Talhah Al-Hajabi Al-Abdari dan Syaibah bin Utsman bin Abi Talhah. Utsman dan Syaibah adalah saudara sepupu dan menjabat sebagai juru kunci Ka’bah.

Ketika itu, sebagai juru kunci Utsman dan Syaibah belum memeluk Islam. Namun, setelah keluar dari Ka’bah, Nabi Muhammad langsung membaca ayat di atas (An-Nisa’ ayat 58) dan mengembalikan kunci Ka’bah kepada Utsman bin Talhah.

Sebagian riwayat menyebutkan, ayat ini diturunkan khusus untuk Nabi Muhammad SAW dalam perkara kunci Ka’bah tersebut. Diceritakan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib meminta kunci itu dari Utsman dan Syaibah. Merasa dirinya bukan bagian dari kaum Muslimin, awalnya Syaibah ragu menyerahkan kunci itu karena khawatir kunci itu tidak akan dikembalikan kepada mereka berdua. Namun akhirnya mereka mau menyerahkan kunci itu kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan kunci itu, Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Ka’bah, melaksanakan shalat dua rakaat, dan menghancurkan berhala yang ada di dalamnya. Setelah selesai Nabi Muhammad keluar dari Ka’bah sambil membaca ayat di atas (An-Nisa’ ayat 58). Beliau kemudian memanggil Utsman dan Syaibah, lantas berkata kepada keduanya sebagai berikut:

خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم

Artinya, “Silakan ambil kunci ini. Pegang selamanya secara turun-temurun. Tidak akan ada yang boleh mengambil kunci ini dari kalian kecuali orang yang zalim.”

Jadi, amanat sebagai juru kunci Ka’bah tetap dikembalikan kepada Utsman dan Syaibah meski keduanya belum memeluk Islam. Betapa indahnya ajaran Islam. Amanat harus diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya meski orang tersebut bukan bagian dari golongan Muslimin. Karena kebijaksanaan dari Nabi Muhammad inilah, dikisahkan selanjutnya, Utsman memeluk Islam.

Soal ayat ini Sayyidina Umar ibn Khattab menegaskan, “Saya tidak pernah mendengar ayat tersebut (An-Nisa’ ayat 58) kecuali pada saat Nabi Muhammad SAW membacakannya setelah keluar dari Ka’bah.”

Meski demikian, pesan yang terkandung dalam ayat An-Nisa’ ayat 58 ini berlaku secara umum, bahwa jabatan (amanat) harus diserahkan kepada orang yang berhak mengembannya, kapan dan di mana pun. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, segala jabatan harus diserahkan kepada mereka yang telah menempuh proses legal (demokrasi) dalam mendapatkan amanah. Jika jabatan itu adalah presiden, gubernur, dan lain-lain, maka wajib bagi rakyat untuk menyerahkan jabatan itu kepada siapa saja yang memenangkan kontestasi pemilihan umum (pemilu), kemudian mentaatinya.

Oleh sebab itu, ayat di atas diteruskan dengan ayat yang mengandung pesan kewajiban taat kepada pemimpin (ulil amri):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan kepada ulil amri (pemimpin) di antara kalian,” (Surat An-Nisa’ ayat 59).

Surah An-Nisa’ ayat 58 tersebut mengandung pesan dua arah. Pertama, kewajiban rakyat terhadap pemimpin dengan menyerahkan jabatan kepemimpinan kepada orang yang berhak mengembannya. Kedua, kewajiban pemimpin terhadap rakyat dengan menunaikan segala janji dan apa yang memang menjadi hak rakyat.

Inilah makna amanat yang harus ditunaikan oleh siapapun dan bersifat wajib dalam ajaran Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك

Artinya, “Tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakannya kepadamu, dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Sikap Adil
Selain perintah menunaikan amanat Surat An-Nisa ayat 58 juga memerintahkan sikap adil dalam menetapkan keputusan hukum: “Apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kalian menetapkan dengan adil.”

Kapan dan di mana pun, ayat ini sangat relevan untuk dijadikan pegangan oleh mereka yang memiliki wewenang dalam menetapkan keputusan hukum. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, seluruh elemen harus mendungkung terciptanya sikap adil dalam penyelenggaraan hukum, baik yang bersifat formal atau nonformal. Jika kita memiliki wewenang memberikan keputusan hukum terhadap orang yang tidak kita sukai, keputusan hukum tersebut tetap harus mengacu pada keadilan. Allah bahkan berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekalipun kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Hendaklah berlaku adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan,” (Surat Al-Maidah ayat 8).

Perintah menjaga amanat dan sikap adil dalam Surat An-Nisa’ ayat 58 berlaku secara umum dan bahkan berlaku pada setiap individu. Kitab Tafsir Al-Khawatir karya Syekh Mutawalli As-Sya’rawi menjelaskan bahwa sikap adil ini berlalu bagi setiap individu, bahkan dalam menentukan keputusan hukum untuk hal-hal yang bersifat remeh saja. Asy-Sya’rawi menukil sebuah kisah bahwa ada dua bocah yang meminta penilaian kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib tentang gambar yang mereka buat. Dua bocah itu meminta Hasan memberikan penilaian, gambar siapa yang lebih indah? Imam Ali bin Abu Thalib lantas berkata kepada Hasan, putranya, “Ingatlah, wahai Hasan. Penilaian (putusan) yang akan kautetapkan pasti akan Allah mintai pertanggungjawabannya.”

Betapa pentingnya menegakkan keadilan dalam hidup ini. Keadilan adalah perintah dari Allah kepada seluruh umat manusia. Dalam Surat An-Nisa’ ayat 58 jelas sekali bahwa perintah bersikap adil itu harus diberlakukan terhadap umat manusia, bukan hanya terhadap golongan atau kelompok tertentu, baik kelompok agama atau kelompok suku.

Dalam beberapa kitab hadits dikisahkan dari Aisyah tentang seorang perempuan Al-Makhzumiyah yang melakukan pencurian. Orang-orang Quraisy merasa bingung karena perempuan tersebut termasuk dari suku terhormat. Mereka lantas ingin matur kepada Nabi Muhammad untuk menyelesaikan perkara tersebut. Di antara mereka ada harapan bahwa kasus pencurian tersebut tidak perlu diproses secara hukum karena pelakunya termasuk orang terhormat. Ketika itu Utsamah bin Zaid yang diminta untuk matur kepada Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan Utsamah, Nabi Muhammad langsung bersabda sebagai berikut:

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فخَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

 Artinya, “’Apakah kau meminta syafaat (bantuan keringanan) dalam urusan penegakkan ketentuan (hukum) Allah?’ Nabi Muhammad lantas berdiri dan bersabda, ‘Sungguh kaum sebelum kalian itu rusak dan hancur karena mereka tidak adil (tidak konsisten) dalam menegakkan hukum Allah. Jika yang mencuri adalah orang terhormat, mereka tidak meneruskan proses hukumnya. Jika yang mencuri orang lemah (orang biasa), mereka tegakkan hukum kepadanya. Demi Allah, andai Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya,’” (Muttafaq alihi).

Pesan dalam hadits ini sudah sangat jelas, bahwa Nabi Muhammad memerintahkan keadilan dalam hukum. Sebaliknya, Nabi Muhammad sangat membenci orang-orang yang mempermainkan hukum. Wallahu a’lam. (Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta KH Taufik Damas)
Sabtu 30 Desember 2017 15:0 WIB
Definisi dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa dalam Islam
Definisi dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa dalam Islam
Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Inilah di antara hikmah ijarah (persewaan) yang disyariatkan di dalam islam. Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf berkata:

الحكمة منها أنها ليس لكل أحد مركوب وسكن وخادم وغير ذلك وقد يحتاج لها ولا يستطيع أن يشتريها فجوزت الإجارة لذلك

“Di antara hikmah dari ijarah adalah, sesungguhnya tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal, pelayan dan selainnya, sedangkan ia membutuhkan semua itu namun tidak mampu membelinya, maka ijarah (sewa menyewa) diperbolehkan karena hal itu.” (Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, Taqrirat as-Sadidah, Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cetakan pertama, 2013, halaman 138)

Akad ijarah dilegalkan di dalam syariat berdasarkan nash Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zakariya al-Anshari (Lihat: Asna al-Mathalib, Beirut, Dar al-Fikr, cetakan kelima, 2003, jilid 5 halaman 73). 

Allah subhanahu wata’ala berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS Ath-Thalaaq: 6)

Ayat ini menunjukan tentang akad ijarah sebab bentuk kalimat فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ adalah bentuk kalimat perintah dan perintah di dalam ushul fiqh menunjukkan wajib. Upah hanya bisa diwajibkan/ditetapkan oleh akad (transaksi). Sehingga ayat ini secara pasti diarahkan pada menyusui yang disertai dengan akad (ijarah). (Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, Taqrirat as-Sadidah, Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cetakan pertama, 2013, halaman 138)

Di dalam sebuah hadits disampaikan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأْجَرَا رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأُرَيْقِطِ 

“Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan Abu Bakar Shiddiq ra pernah menyewa seorang lelaki dari Bani ad-Diil yang bernama Abdullah ibn al-Uraiqith.” (HR. Bukhari)

Di dalam hadits yang lain juga disebutkan:

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

“Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad sewa). Beliau bersabda, ‘Tidak apa-apa melakukan muajjarah’.” (HR Muslim)

Definisi Ijarah

Secara bahasa ijarah memiliki arti nama untuk sebuah upah. Sedangkan secara istilah syariat adalah 

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم

“Akad (transaksi) terhadap kemanfaatan yang maqshudah, maklum, bisa untuk diserahkan dan mubah dengan ‘iwadl (upah) yang maklum” (Syekh an-Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, Songgopuro - Indonesia, al-Haramain, cetakan pertama, halaman: 257)

Maksud ‘manfaat maqshudah’ adalah manfaat menurut pandangan syariat maka tidak boleh menyewa uang untuk hiasan. Maksud ‘manfaat yang maklum’ adalah manfaat yang jelas dan dibatasi seperti menyewa orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Maksud ‘bisa untuk diserahkan’ adalah mungkin untuk diserahkan, maka tidak boleh menyewakan Al-Qur’an kepada orang kafir, sebab Al-Qur’an tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Maksud ‘manfaat yang mubah’ adalah manfaat yang tidak haram, maka tidak boleh menyewa alat-alat musik yang diharamkan. (Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, Taqrirat as-Sadidah, Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cetakan pertama, 2013, halaman 137)

Rukun-rukun Ijarah

Transaksi ijarah hukumnya sah jika memenuhi rukun-rukun yang ada di dalamnya. Adapun rukun ijarah ada lima:

Pertama, shigat (kalimat yang digunakan transaksi) seperti perkataan pihak yang menyewakan “Saya menyewakan mobil ini padamu selama sebulan dengan biaya/upah satu juta rupiah.” Dan pihak penyewa menjawab “Saya terima.”

Kedua, ujrah (upah/ongkos/biaya)

Ketiga, manfaat (Kemanfaatan barang atau orang yang disewa)

Keempat, mukri/mu’jir (pihak yang menyewakan)

Kelima, muktari/musta’jir (pihak yang menyewa)

(Lihat: Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, Taqrirat as-Sadidah, Yaman, Dar al-Mirats an-Nabawi, cetakan pertama, 2013, halaman 138)

Masing-masing dari kelima rukun ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi agar transaksi ijarah yang dilakukan bisa sah dan legal menurut syariat.

Shighat: Sebagaimana transaksi-transaksi yang lain, di dalam ijarah juga disyaratkan shigat dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang menunjukan terhadap transaksi ijarah yang dilakukan sebagaimana contoh di atas.

Ujrah/upah/ongkos: Ujrah di dalam akad ijarah harus diketahui, baik dengan langsung dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal ‘seratus ribu rupiah.’

Manfaat: harus mutaqawwamah (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.

Penyewa dan pihak yang menyewakan: Baligh, berakal, tidak terpaksa. 

(Lihat: Syekh an-Nawawi Banten, Nihayatuz Zain, Songgopuro - Indonesia, al-Haramain, cetakan pertama, halaman: 257)) 

Demikianlah konsep dasar di dalam transaksi ijarah. Insyaallah dalam edisi-edisi berikutnya akan dipaparkan penjelasan lebih lanjut dan permasalahan-permasalahan yang lumrah terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan ijarah.

Wallahu a’lam. 

(M Sibromulisi)


Sabtu 23 Desember 2017 20:30 WIB
Sikap Anti-Vaksin dan Hukum Kandungan Najis dalam Obat
Sikap Anti-Vaksin dan Hukum Kandungan Najis dalam Obat
Saat ini pemerintah menyatakan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri. Sebagai tindak lanjut pencegahan, vaksin menjadi salah satu program pemerintah yang digiatkan. Vaksin diberikan sebagai pencegahan penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan imunitas lebih lanjut untuk tubuh. Vaksinasi dipandang perlu, terlebih adanya KLB Difteri sekarang, begitupun perlunya vaksin-vaksin wajib pada usia dini, seperti vaksin polio, campak dan hepatitis.

Sebagian kalangan masyarakat kerap terlibat dalam debat tentang program vaksinasi. Beberapa di antaranya mengambil sikap menolak penggunaan vaksin. Dari sekian kalangan yang menolak ini, salah satu alasannya adalah mereka enggan mengikuti program vaksin karena alasan agama: kekhawatiran akan zat haram dalam vaksin tersebut. 

Dalam hal ini beberapa organisasi keagamaan seperti PBNU dan juga dalam fatwa MUI No. 4 Tahun 2016 telah memberikan pernyataan kebolehan menggunakan vaksin. Meski begitu, ternyata masih banyak beberapa pihak yang menolak vaksin itu diberikan untuk anak atau dirinya atas dalih agama. 

Meskipun kepercayaan itu berasal dari kabar-kabar yang belum tentu valid, tapi melihat cukup masifnya respon penolakan ini tentu mengkhawatirkan. Kemudian jika benar, benarkah agama Islam tidak memberikan ruang solusi untuk hal tersebut?

Mengenai pengobatan dengan barang yang najis, khususnya yang sering disebut dalam vaksin – jika benar demikian – agaknya komentar dari Imam an-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab bisa dirujuk:

وَأَمَّا التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ فَهُوَ جَائِزٌ سَوَاءٌ فِيهِ جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ غَيْرُ الْمُسْكِرِ

Artinya: “Adapun berobat dengan benda najis selain khamr itu dibolehkan, untuk seluruh jenis najis, yang tidak memabukkan.”

Lebih lanjut, Imam an-Nawawi menyebutkan tentang pentingnya memercayai pendapat tenaga kesehatan:

قَالَ أَصْحَابُنَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطِّبِّ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرُ هَذَا مَقَامَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ عَدْلٌ

Artinya: “Para ulama menyebutkan kebolehan berobat dengan bahan najis jika sang pengobat memahami betul tentang ilmu kedokteran, dan mengetahui bahwa tidak ada pengganti dari hal najis tersebut. Atau, pengobatan tersebut disampaikan oleh dokter yang beragama Islam lagi bijaksana.”

Dari keterangan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita garis bawahi. Pertama, kebolehan menggunakan bahan najis dalam substansi pengobatan, jika belum didapatkan barang yang berasal dari senyawa halal.

Kedua, kebolehan berobat jika tenaga kesehatan sudah menyebutkan keamanan penggunaan obat tersebut. Informasi tentang vaksin sudah banyak disebarkan dan disosialisasikan melalui media-media terpercaya dari dinas, lembaga, atau kementerian terkait. Ilmu kedokteran dan pengobatan, sudah sangat canggih dan pesat perkembangannya. Setiap obat yang dirilis dan dilegalkan pemerintah, tentu sudah melalui pengecekan komposisi, uji klinis dan uji efek samping yang ketat. 

Kerap disebutkan bahwa terdapat efek samping ringan tertentu dari vaksin, seperti timbul demam. Hal ini tentu bisa dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan tentang indikasi dan kontraindikasi penerima vaksin. 

Apakah benar vaksin atau obat lain itu mengandung benda najis, seperti sintesa dari babi dan lainnya, sebagaimana dikabarkan? Dalam perkembangan saat ini, klarifikasi informasi ke tenaga kesehatan menjadi penting untuk mengetahui detail problem kesehatan, bukan dari situs dan media yang tidak terklarifikasi hasil pencarian internet, apalagi pesan siaran dari “grup sebelah”. Memilih terapi adalah hak pasien, namun sudah benarkah info yang diyakini? (Muhammad Iqbal Syauqi)