IMG-LOGO
Bahtsul Masail

Apakah Sah Shalat Jumat Orang yang Tidak Mendengarkan Khutbah?

Selasa 3 Juli 2018 1:1 WIB
Apakah Sah Shalat Jumat Orang yang Tidak Mendengarkan Khutbah?
(Foto: ibtimes)
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa khutbah Jumat merupakan pengganti 2 rakaat shalat zuhur. Logikanya, jika tidak ikut mendengarkan khutbah, maka tidak sah shalat Jumat kita. Apakah benar adanya? Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum. wr. wb. (Hamba Allah)

Jawaban
Wa’alaikum salam wr. wb.
Saudara penanya yang budiman, semoga Allah SWT menambahkan pemahaman yang baik kepada saudara dan kita semua. Masalah yang saudara tanyakan ini pada pokoknya berawal dari masalah kedudukan shalat Jumat itu sendiri, apakah merupakan shalat zuhur yang diqashar (diringkas) menjadi dua rakaat, atau merupakan shalat tersendiri (mandiri).

Mengenai kedudukan shalat Jumat ini terdapat dua pendapat (qaul) atau dua wajah. Pendapat pertama (qaul qadim) menyatakan bahwa shalat Jumat adalah zuhur yang diqashar. Dua khutbah Jumat menempati posisi dua rakaat shalat zuhur. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat ini, muncul pendapat bahwa jika waktu shalat Jumat sudah habis, sedangkan khutbah masih berlangsung, sementara tentu shalat Jumatnya belum dilaksanakan, maka wajib melaksanakan shalat zuhur (shalat sebanyak empat rakaat).

Pendapat kedua (qaul jadid), yang merupakan pendapat mu’tamad (dijadikan pegangan dalam hukum) menyatakan bahwa dua khutbah Jumat tidaklah menempati posisi dua rakaat shalat zuhur. Dua khutbah Jumat ini melanggengkan posisi shalat Jumat sebagai shalat tersendiri (mandiri). Pendapat ini misalnya dikemukakan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami:

وَالْجَدِيْدُ أَنَّهَا لَيْسَتْ ظُهْرًا مَقْصُوْرَةً... بَلْ صَلَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ

Artiny, “Qaul jadid menegaskan bahwa shalat Jumat bukan shalat zuhur yang diringkas, tetapi merupakan shalat yang mandiri,” (Lihat Tuhfatul Muhtaj, Hawasyi Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, [Tanpa keterangan kota, Mathba’ah Mushthafa Muhammad: tanpa catatan tahun], juz II, halaman 404-405).

Berdasarkan posisi shalat Jumat tersebut, masalah mengenai keabsahan shalat Jumat orang yang tidak mendengarkan, tidak mengikuti khutbah Jumat pada dasarnya ditentukan oleh keabsahan khutbah Jumat itu sendiri serta shalat Jumat yang diikutinya, tidak serta-merta ditentukan oleh dirinya mengikuti khutbah Jumat atau tidak.

Orang yang tertinggal mengikuti khutbah Jumat tetapi melaksanakan shalat Jumat, sementara syarat keabsahan Shalat Jumat terpenuhi, maka shalat Jumatnya tetap sah.

Oleh karenanya, ketika Khutbah Jumat sudah dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan sahnya, maka orang yang tidak mengikutinya, tidak mendengarkan dan tidak menyimak Khutbah Jumat tersebut, tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan Shalat Jumat yang diikutinya.

Hal ini berbeda dalam kasus, bila khutbah Jumat dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau khutbah Jumat tidak dilaksanakan sama sekali, padahal khutbah itu merupakan syarat keabsahan shalat Jumat, maka shalat Jumatnya tidak sah.

Penting ditegaskan bahwa shalat Jumat mempunyai kekhususan hukumnya, termasuk mengenai syarat-syarat keabsahannya yang tidak semata-mata ditentukan dengan keabsahan khutbahnya. Tetapi, di samping keabsahan khutbahnya perlu juga mempertimbangkan keabsahan shalat Jumat itu sendiri. Misalnya mengenai syarat adanya empat puluh orang yang mendengarkan khutbah, ditegaskan Imam An-Nawawi:

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَرْبَعِيْنَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْخُطْبَتَيْنِ، فَيُشْتَرَطُ سِمَاعُهُمْ

Artinya, “Ketahuilah bahwa empat puluh orang adalah syarat bagi sahnya dua khutbah, karena itulah disyaratkan mereka mendengar khutbah tersebut,” (Lihat An-Nawawi, Al-Majmuk, [Jedah, Maktabah Al-Irsyad: tanpa catatan tahun], juz IV, halaman 374-375).

Kami menyarankan ahli Jumat seperti kaum laki-laki yang berkewajiban Jumat untuk menyegerakan diri dating ke masjid agar dapat mengikuti secara utuh rangkaian ibadah Jumat mulai dari khutbah hingga shalat Jumat selesai. Hal ini penting mengingat besarnya keutamaan hari Jumat.

Demikian penjelasan singkat ini. Semoga keterangan ini bisa dipahami dengan baik. Kami terbuka menerima masukan dari pembaca yang budiman.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Ahmad Ali MD)
Sabtu 30 Juni 2018 13:30 WIB
Hukum Lihat Foto atau Video Lawan Jenis di Media Sosial (2)
Hukum Lihat Foto atau Video Lawan Jenis di Media Sosial (2)
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, saya mau bertanya soal melihat foto atau video lawan jenis yang bukan mahram di media sosial mengingat kita hidup di era media sosial. Mohon penjelasan terkait melihat foto atau video lawan jenis yang bukan mahram Terima kasih. Wassalamu 'alakum wr. wb. (Maryati/Bandung).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan jawaban perihal pertanyaan sebelumnya dari sisi perempuan. Pertama yang disampaikan di sini adalah bahwa masalah ini dapat didekati dengan pandangan Islam perihal aurat laki-laki.

Ulama sepakat bahwa seorang perempuan haram memandang dengan syahwat laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana keterangan Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah berikut ini:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ نَظَرَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَيِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الرَّجُل الأَجْنَبِيِّ يَكُونُ حَرَامًا إِذَا قَصَدَتْ بِهِ التَّلَذُّذَ أَوْ عَلِمَتْ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا وُقُوعُ الشَّهْوَةِ أَوْ شَكَّتْ فِي ذَلِكَ، بِأَنْ كَانَ احْتِمَال حُدُوثِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِ حُدُوثِهَا مُتَسَاوِيَيْنِ، لأَنَّ النَّظَرَ بِشَهْوَةٍ إِلَى مَنْ لاَ يَحِل بِزَوْجِيَّةٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ نَوْعُ زِنًا ، وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ

Artinya, “Madzhab Hanafi secara shahih, Maliki, Syafi’i, Hanbali berpendapat bahwa perempuan haram memandang anggota tubuh yang mana saja dari laki-laki yang bukan mahram dengan maksud kenikmatan, tahu atau menduga kuat akan terjatuh dalam syahwat, atau ragu mengenai itu bahwa di mana mungkin ya atau tidak jatuh dalam syahwat. Pandangan seorang perempuan dengan syahwat terhadap laki-laki bukan mahram baik karena perkawinan atau perbudakan adalah sejenis zina. Ini haram menurut semua ahli fiqih,” (Lihat Wizaratul Awqaf was Syu`unul Islamiyyah, Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Safwah: 1997 M/1417 H], cetakan pertama, juz 40, halaman 355).

Namun, ulama berbeda pendapat perihal pandangan perempuan tanpa syahwat tehadap laki-laki yang bukan mahram. Mereka juga berbeda perihal mana anggota tubuh laki-laki yang boleh dan tidak dilihat.

أَمَّا إِذَا كَانَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى الأَجْنَبِيِّ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ يَقِينًا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَحِل لَهَا النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْهُ وَمَا لاَ يَحِل عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ

Artinya, “Perihal mana yang boleh dan tidak pandangan perempuan tanpa syahwat terhadap laki-laki yang bukan mahram, ulama terbelah menjadi empat pendapat,” (Lihat Wizaratul Awqaf was Syu`unul Islamiyyah, Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Safwah: 1997 M/1417 H], cetakan pertama, juz 40, halaman 355).

Kami menyebutkan sebagian perbedaan pendapat ulama di bawah ini perihal pandangan perempuan terhadap laki-laki yang bukan mahramnya tanpa syahwat.

Bagi Hanafiyah, perempuan boleh memandang anggota tubuh selain aurat laki-laki yang bukan mahramnya.

Sementara Malikiyah dan Hanbaliyah terbelah menjadi dua pendapat. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa perempuan boleh memandang anggota tubuh selain aurat lawan jenis yang bukan mahramnya. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa perempuan hanya boleh memandang wajah dan telapak tangan laki-laki sebagaimana laki-laki juga hanya boleh memandang wajah dan telapak tangan perempuan.

وإن كانت أجنبية عنه، جاز لها عند الحنفية إن أمنت الشهوة أن تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته. وعند المالكية والحنابلة قولان: قول بأن لها النظر إلى ما ليس بعورة (ما بين السرة والركبة) أي كما قال الحنفية، كالرجل مع ذوات محارمه، ويظهر أن هذا هو الراجح؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال لفاطمة بنت قيس: «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فلا يراك».

Artinya, “Jika ia bukan mahram dari perempuan itu, maka perempuan itu–menurut Madzhab Hanafi–boleh memandang seluruh anggota tubuh laki-laki tersebut kecuali antara pusat dan lutut, sejauh aman dari syahwat. Sementara pandangan Maliki dan Hanbali terbelah menjadi dua. Satu pendapat mengatakan, perempuan boleh memandang anggota bukan aurat (aurat itu antara pusat dan lutut) sebagaimana pandangan Hanafiyah, yaitu seperti seorang laki-laki memandang perempuan mahramnya. Ini pandangan yang kuat karena Rasulullah SAW–dalam hadits muttafaq–berkata kepada Fathimah binti Qais, ‘Iddahlah kamu di rumah Abdullah bin Ummi Maktum karena dia adalah pria tunanetra. Kalau kautanggalkan pakaianmu, ia takkan melihat,’” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H], juz 3, halaman 564).

Pandangan Malikiyah dan Hanbaliyah yang kedua ini sejalan dengan pendapat ulama Madzhab Syafi’i. Pandangan ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Dawud dan lainnya:

وقول آخر، وهو الأصح عند الشافعية: يجوز لها النظر من الرجل، مثل ما ينظر إلىها الرجل؛ لأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن، كما أمر الرجال به. وروى أبو داود وغيره أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر أم سلمة وحفصة بالاحتجاب من ابن أم مكتوم، قائلاً لهما: «أفعمياوان أنتما لا تبصرانه؟»

Artinya, “Pendapat lain–ini paling shahih menurut Syafi’iyah–mengatakan bahwa perempuan boleh memandang bagian tubuh laki-laki seperti anggota yang boleh dipandang oleh laki-laki terhadap perempuan. Pasalnya, Allah memerintahkan perempuan untuk menundukkan pandangan sebagaimana juga Allah memerintahkan laki-laki. Abu Dawud dan yang lain meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ummu Salamah dan Hafshah untuk berhijab dari Abdullah bin Ummi Maktum sambil berkata, ‘Apakah ia buta sekalipun kalian berdua tidak melihatnya?’” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H], juz 3, halaman 565).

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat ulama perihal mana anggota tubuh laki-laki bukan mahram yang boleh dan tidak boleh dilihat oleh perempuan tidak tunggal karena ulama berbeda pendapat perihal ini.

Dari keterangan ini juga, kita dapat menjawab apakah boleh perempuan melihat foto atau video laki-laki yang bukan mahramnya. Hanya saja kami menyarankan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan kepada lawan jenis yang bukan mahramnya di media sosial.

Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)
Jumat 29 Juni 2018 15:30 WIB
Hukum Lihat Foto atau Video Lawan Jenis di Media Sosial
Hukum Lihat Foto atau Video Lawan Jenis di Media Sosial
(Foto: abc.net.au)
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, saya mau bertanya soal melihat foto atau video lawan jenis yang bukan mahram di media sosial mengingat kita hidup di era media sosial. Mohon penjelasan terkait melihat foto atau video lawan jenis yang bukan mahram Terima kasih. Wassalamu 'alakum wr. wb. (Maryati/Bandung).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Pertama yang disampaikan di sini adalah ulama sepakat bahwa seorang laki-laki haram memandang aurat perempuan muda yang bukan mahramnya sebagaimana keterangan Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah berikut ini:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ: فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ. ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا عَلَى أَقْوَالٍ

Artinya, “Ulama bersepakat bahwa kaum pria haram memandang aurat perempuan muda bukan mahram. Mereka mendasarkan pandangannya dengan sejumlah dalil, salah satunya firman Allah, ‘Katakanlah kepada orang beriman, ‘Hendaklah mereka menundukkan padandangan mereka,’’ dan sabda Rasulullah SAW, ‘Allah menakdirkan sebagian dari zina untuk anak Adam di mana ia akan melakukan itu, bukan mustahil. Zina mata adalah melihat.’ Tetapi ulama berbeda pendapat perihal batasan aurat yang haram untuk dilihat pada sejumlah pendapat,” (Lihat Wizaratul Awqaf was Syu`unul Islamiyyah, Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Safwah: 1997 M/1417 H], cetakan pertama, juz 40, halaman 341).

Tetapi di mana batasan aurat perempuan, pandangan ulama terbelah menjadi empat pendapat.

Pertama, seseorang boleh memandang wajah dan telapak tangan perempuan muda yang bukan mahram jika tanpa syahwat. Selain keduanya haram dilihat tanpa uzur syari. Pandangan ini dipegang oleh Madzhab Hanafi dan Maliki.

وإن كانت المرأة أجنبية: حرم النظر إليها عند الحنفية إلا وجهها وكفَّيها، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [النور:31/24]. قال علي وابن عباس: ما ظهر منها الكحل والخاتم أي موضعهما وهو الوجه والكف، والمراد من الزينة في الآية موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وعطاء.

Artinya, “Jika perempuan itu adalah orang lain (bukan mahram), maka seseorang tidak boleh memandangnya–menurut Madzhab Hanafi–kecuali wajah dan telapak tangannya berdasarkan firman Allah ‘Mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang tampak padanya,’ (Surat An-Nur ayat 31). Sayyidina Ali RA dan Ibnu Abbas RA mengatakan bahwa yang tampak padanya adalah celak mata dan cincin, yaitu tempat keduanya, wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud perhiasan pada ayat ini adalah anggota badan perempuan tempat perhiasan. Pasalnya, penampakan wajah dan telapak tangan bersifat darurat (tidak bisa dihindari) yang menjadi keperluan perempuan dalam bertransaksi dengan pihak pria baik memberi maupun menerima,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H], juz 3, halaman 561).

Kedua, seorang laki-laki haram memandang wajah dan telapak tangan perempuan yang bukan mahram tanpa uzur syar’i baik aman atau tidak aman dari fitnah. Kedua anggota perempuan ini termasuk aurat perempuan sebagaimana anggota tubuh selain keduanya. Pendapat ini dipegang oleh Madzhab Syafi’I dan Hanbali. Tetapi kalau ada uzur syari seperti saat meminang, dibolehkan untuk memandangnya.

Ketiga, seorang laki-laki haram memandang anggota tubuh perempuan yang bukan mahram selain wajah dan telapak tangan tanpa uzur dan tanpa hajat. Hanya saja seorang laki-laki makruh memandang keduanya. Sebaiknya memandang keduanya ditinggalkan sebagaimana fatwa ulama mutaakhirin dari kalangan hanafiyah dan ahli fatwa.

Keempat, seseorang laki-laki boleh memandang wajah, telapak tangan, dan kedua kaki perempuan bukan mahram dengan catatan tanpa syahwat seperti diriwayatkan Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian Madzhab Maliki.

Berkaitan dengan pendapat keempat ini, sebuah riwayat dari Abu Yusuf mengatakan bahwa dua lengan perempuan boleh terlihat ketika membasuh dan masak. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh memandang dua betis perempuan tanpa syahwat.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama terjadi antara lain karena perbedaan pandangan mereka perihal pengecualian yang terdapat pada Surat An-Nur ayat 31 di samping beberapa riwayat hadits lainnya. Wajah dan telapak tangan muncul sebagai pengecualian pada Surat An-Nur ayat 31 dengan pertimbangan adat dan ibadat. Pertimbangan adat dan ibadat ini yang dipakai oleh Al-Qurthubi, seorang ahli tafsir Madzhab Maliki berikut ini:

قَال الْقُرْطُبِيُّ : لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ظُهُورُهُمَا عَادَةً وَعِبَادَةً وَذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ ، فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الاِسْتِثْنَاءُ رَاجِعًا إِلَيْهِمَا. وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَال: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَأَنَّ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِمَا

Artinya, “Al-Qurthubi mengatakan, wajah dan kedua telapak tangan secara umum tampak dalam keseharian dan dalam peribadatan, yaitu pada shalat dan haji sehingga pengecualian (terkait aurat) itu layak merujuk pada dua hal itu. Pandangan ini juga didasarkan pada riwayat dari Aisyah RA bahwa Asma binti Abu Bakar RA dengan pakaian halus menemui Rasulullah SAW dan beliau berpaling darinya, ‘Wahai Asma, ketika perempuan sudah memasuki usia haidh (baligh), tubuhnya tidak pantas terlihat kecuali ini dan itu,’ Rasul mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya. Hadits ini menjadi dalil bahwa kedua anggota badan itu bukan mahram itu bukan aurat perempuan. Laki-laki boleh melihat keduanya,” (Lihat Wizaratul Awqaf was Syu`unul Islamiyyah, Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Safwah: 1997 M/1417 H], cetakan pertama, juz 40, halaman 342).

Adapun perihal memandang dengan syahwat atau tanpa syahwat, kami tidak menemukan keterangan secara lugas selain keterangan Wahbah Az-Zuhayli berikut ini:

وإن كان لا يأمن الشهوة: لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة ضرورية. وبه يظهر أن حل النظر مقيد بعدم الشهوة، وإلا فحرام. والواجب المنع في زماننا من نظر الشابة. ويدل لحرمة النظر: حديث صحيح: «العينان تزنيان، وزناهما النظر، واليدان تزنيان، وزناهما البطش». وحد الشهوة: تحرك الآلة

Artinya, “Tetapi jika tidak aman dari fitnah, maka seseorang tidak boleh memandang wajah perempuan kecuali ada keperluan mendesak. Dari sini tampak bahwa kebolehan memandang lawan jenis bukan mahram itu terbatas pada ketiadaan syahwat. Kalau dengan syahwat, maka penglihatan itu haram. yang harus dihindari di era kita sekarang ini adalah memandang perempuan muda. Keharaman ini didasarkan pada hadits shahih, ‘Dua mata berzina. Zina keduanya adalah memandang. Dua tangan berzina. Zina keduanya adalah memegang.’ Batasan syahwat itu adalah menggerakkan alat (kelamin),” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H], juz 3, halaman 561).

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa ulama berbeda pendapat perihal melihat wajah lawan jenis yang bukan mahram di media sosial baik foto maupun video karena sebagian ulama seperti Madzhab Syafi’i menganggap wajah dan telapak tangan bagian dari aurat perempuan bukan mahram. Namun demikian, mayoritas ulama berpendapat bahwa wajah bukan bagian dari aurat.

Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)
Senin 25 Juni 2018 15:0 WIB
Hukum Beda Pilihan Politik antara Istri dan Suami dalam Pilkada dan Pilpres
Hukum Beda Pilihan Politik antara Istri dan Suami dalam Pilkada dan Pilpres
(Foto: harianhaluan.com)
Assalamu 'alaikum wr. wb.
Redaksi bahtsul masail NU Online, saya mau bertanya perihal batasan ketaatan atau kepatuhan seorang istri terhadap suami. Masalah ini juga merambat pada pilkada serentak yang mengharuskan istri mengikuti pilihan politik suami untuk bisa disebut istri salehah. Mohon keterangannya. Terima kasih. Wassalamu 'alakum wr. wb. (Siti Hajar/Tegal).

Jawaban
Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya dan pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Islam mengharuskan ketaatan atau kepatuhan seorang istri terhadap suaminya karena banyak ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah yang menunjukkan keharusan tersebut agar perempuan itu bisa disebut sebagai istri salehah.

Syekh Wahbah Az-Zuhayli menunjukkan letak kepatuhan dan ketaatan istri terhadap suaminya sebagaimana keterangan berikut ini:

طاعة الزوجة لزوجها في الاستمتاع والخروج من المنزل

Artinya, “Ketaatan istri terhadap suami terletak pada soal bersedap-sedapan dan soal izin keluar rumah,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H] cetakan kedua, juz 7, halaman 334).

Ketaatan atau kepatuhan seorang istri diharuskan oleh Islam mengingat kebesaran hak suami atas istrinya. Banyak ulama menggunakan hadits Rasulullah SAW berikut ini sebagai dalil keharusan ketaatan atau kepatuhan seorang istri.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ الزِّيَادِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ النَّخَعِىُّ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىِّ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُ أَهْلَهَا يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ أَنْ نَسْجُدَ لِرَسُولِ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِى رَأَيْتُ قُلْتُ: نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَقَالَ:«لاَ تَفْعَلُوا أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِى أَكُنْتَ سَاجِدًا؟». قُلْتُ: لاَ. قَالَ:«فَلاَ تَفْعَلُوا فَإِنِّى لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِمْ عَلَيْهِنَّ

Artinya, “Kami menerima riwayat dari Muhammad bin Muhammad bin Mahmisy Az-Zayadi, dari Abu Bakar, Muhammad bin Husein Al-Qathan, dari Ahmad bin Yusuf As-Sulami, dari Abdurrahman bin Abu Bakar An-Nakha‘i, dari ayahnya, dari Hushain bin Abdurrahman As-Sulami, dari Amir As-Sya‘bi, dari Qais, ia berkata, ‘Aku tiba di desa Hirah. Aku melihat penduduknya bersujud kepada tokoh masyarakat dan pemimpin mereka. aku berkata di dalam hati bahwa kami lebih berhak sujud kepada Rasulullah SAW. Ketika kembali menemui Rasulullah, aku menceritakan fenomena yang kusaksikan dan kukatakan di hadapannya bahwa kami lebih berhak sujud kepadamu wahai Rasulullah SAW.’ ‘Jangan kalian lakukan. Bagaimana pendapatmu bila melalui makamku kelak, apakah kau akan bersujud?’ tanya Rasulullah SAW. ‘Tidak,’ kujawab. ‘Jangan kalian lakukan. Kalau boleh memerintah manusia bersujud kepada sesamanya, niscaya kuperintahkan para wanita itu untuk bersujud kepada suami mereka karena kebesaran hak suami mereka yang dianugerahkan Allah atas diri mereka,” (HR Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan lainnya).

Dengan sejumlah ayat dan hadits itu, ulama menyepakati bahwa ketaatan atau kepatuhan istri terhadap suami adalah kewajiban. Hanya saja kewajiban taat dan patuh itu tidak bersifat mutlak tanpa batas, tetapi muqayyad yang bersifat terbatas sebagaimana keterangan berikut ini:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّل اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ طَاعَةِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مُقَيَّدَةٌ بِأَنْ لاَ تَكُونَ فِي مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى، لأِنَّهُ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل"

Artinya, “Ulama sepakat bahwa ketaatan istri terhadap suami adalah wajib berdasarkan firman Allah SWT, ‘Laki-laki adalah pengayom perempuan karena sejumlah kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian yang lain dan karena sebagian harta yang mereka nafkahkan,’ dan firman Allah SWT, ‘Mereka memliki hak setara dengan kewajiban yang mereka tanggung dengan baik. Sementara kaum laki-laki memiliki kelebihan satu tingkat di atas mereka (perempuan).’ Para ulama juga sepakat bahwa ketaatan istri terhadap suami tidak bersifat mutlak (absolut, tak terbatas), tetapi bersifat muqayyad (terbatas), yaitu sejauh ketaatan itu berupa kedurhakaan terhadap Allah. Pasalnya, sebuah kaidah mengatakan bahwa tiada ketaatan kepada sesama makhluk perihal kedurhakaan kepada Allah sesuai sabda Rasulullah SAW, ‘Tiada ketaatan kepada sesama makhluk perihal kedurhakaan kepada Allah,’” (Lihat Wizaratul Awqaf was Syu`unul Islamiyyah, Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Safwah: 1997 M/1417 H], cetakan pertama, juz 41, halaman 313).

Selain memikul kewajiban muqayyad atau terbatas, seorang istri juga memilik hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Seorang istri memiliki hak yang bersifat ekonomi dan hak non-ekonomi. Hal ini disebutkah oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli dalam keterangan berikut ini:

للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة، وحقوق غير مالية: وهي إحسان العشرة والمعاملة الطيبة، والعدل

Artinya, “Istri memiliki hak ekonomi, yaitu mahar dan nafkah dan hak non-ekonomi, yaitu perlakuan yang baik, interaksi yang menyenangkan, dan keadilan,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua, juz 7, halaman 327).

Dari kewajiban muqayyad atau terbatas dan hak non-ekonomi itu, tidak heran kalau NU melalui putusan Munas Alim Ulama pada 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M di Pesantren Qomarul Huda, Bagu, Pringgarata, Lombok Tengah, NTB membahas kedudukan wanita dalam Islam.

Para kiai dalam forum Munas NU 1997 ini mengakui perbedaan fungsi laki-laki dan perempuan karena perbedaan kodrati/fitri seperti soal menyusui. Sementara di luar itu, laki-laki dan perempuan memikul tanggung jawab bersama sebagai peran-peran nonkodrati dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya, “Dan orang-orang laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar...,” (Surat At-Taubah ayat 71).

Forum Munas NU 1997 M ini memutuskan bahwa Islam telah mengatur hak dan kewajiban wanita dalam hidup berkeluarga yang harus diterima dan dipatuhi oleh masing-masing (suami dan istri). Tetapi ada peran publik wanita.

Sebagai anggota masyarakat dan warga negara, hak bernegara dan berpolitik telah menuntut wanita harus melakukan peran sosialnya yang lebih tegas, transparan, dan terlindungi. Dalam konteks peran publik menurut prinsip-prinsip Islam, wanita diperbolehkan melakukan peran-peran itu dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut.

Kedudukan wanita dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati wanita sebagai sebuah keniscayaan.

Pada Muktamar Ke-30 NU di Pesantren Lirboyo Kabupaten Kediri pada 1999 M, para kiai NU menegaskan kesetaraan peran publik (salah satunya bidang politik) laki-laki dan perempuan. Mereka menolak diskriminasi peran politik perempuan yang menempatkan pihak perempuan sebagai obyek dari sistem politik yang dibangun secara sepihak oleh kaum laki-laki. Para kiai juga menolak sikap pasif perempuan terkait partisipasi publik.

Lalu bagaimana sikap politik perempuan dalam pilkada serentak 2018 yang dilakukan di 171 daerah, yaitu 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten di seluruh Indonesia pada akhir Juni ini?

Kami menyarankan para istri untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar dan merdeka meskipun berbeda pandangan politik dengan suaminya. Para perempuan dapat memilih secara politik sesuai dengan pandangan pribadinya tanpa perlu khawatir dianggap sebagai istri durhaka.

Perbedaan pilihan politik istri dan suami tidak mengeluarkan istri dari kepatuhan dan ketaatan yang diperintahkan agama. Dengan kata lain, perbedaan pilihan politik tidak menodai citra seorang perempuan sebagai istri salehah.

Mengacu pada putusan Muktamar NU 1999 M dan Munas NU 1997 M perihal kedudukan dan peran publik perempuan, kami menyarankan suami dan istri untuk saling menghormati satu sama lain perihal perbedaan pilihan dan pandangan politik. Kami juga menyarankan keduanya untuk tidak saling mengintimidasi perihal pilihan politik baik dengan dalil agama maupun atas nama lainnya.

Demikian jawaban singkat ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.



(Alhafiz Kurniawan)