Indonesia di Ujung Tanduk? Ini Bahaya Serius Jika Jabatan Diisi Orang Tak Kompeten!

Setiap pergantian pemerintahan pasti diikuti oleh pengangkatan pejabat-pejabat baru. Fenomena ini sering menjadi sorotan, terutama ketika kelayakan individu yang diangkat dipertanyakan. Dalam konteks modern, konsep meritokrasi—yakni pengangkatan berdasarkan kemampuan dan prestasi—menjadi penting untuk dibahas, terutama dalam bingkai ajaran Islam.
 

Apakah Islam mendukung meritokrasi sebagai prinsip dalam pengelolaan pemerintahan?
 

​​​​​Bagaimana Islam memandang pengangkatan pejabat yang tidak kompeten hanya demi kepentingan politik?
 

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan untuk dijawab guna memahami hubungan antara prinsip Islam dan praktik pemerintahan yang berkeadilan.
 

Meritokrasi dalam Islam

Meritokrasi, atau pengangkatan seseorang berdasarkan kompetensi, merupakan implementasi dari konsep amanah dalam Islam. Dalam hadis Rasulullah saw disebutkan:
 

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ
 

Artinya, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin adalah pemimpin atas rakyatnya". (HR Al-Bukhari dan Muslim).
 

Artinya, setiap pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya. Prinsip ini menegaskan pentingnya pemimpin yang mampu memenuhi tanggung jawabnya dengan adil dan kompeten.

 

Selain itu, kaidah fiqhiyah menyatakan:
 

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ
 

Artinya, "Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan."
 

Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Maka, meritokrasi adalah sarana untuk memastikan bahwa mereka yang menduduki jabatan adalah orang-orang yang berkompeten dan dapat membawa kemaslahatan.
 

Akibat Mengangkat Pejabat yang Tidak Kompeten

Ketika amanah diabaikan dan jabatan diberikan kepada orang yang tidak layak, maka ini adalah bentuk pengkhianatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi saw bersabda:
 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ
 

Artinya, "Dari Abu Hurairah, beliau berkata: Ketika Nabi ﷺ sedang berbicara, tiba-tiba datang seorang Arab badui dan bertanya, “Kapan hari kiamat?” Nabi ﷺ menjawab, “Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat.” Orang itu bertanya lagi, “Bagaimana amanah itu disia-siakan?” Beliau menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat.” (HR Al-Bukhari).
 

Ibnu Baththal menjelaskan bahwa pemimpin yang mengabaikan amanah dengan mengangkat orang yang tidak berkompeten berarti telah melanggar kewajiban syar’i. Beliau menyatakan:
 

أَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدِ ائْتَمَنَهُمُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَفَرَضَ عَلَيْهِمُ النَّصِيحَةَ لَهُمْ، لِقَوْلِهِ ﷺ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَيَنْبَغِي لَهُمْ تَوْلِيَةُ أَهْلِ الدِّينِ وَالْأَمَانَةِ لِلنَّظَرِ فِي أَمْرِ الْأُمَّةِ، فَإِذَا قَلَّدُوا غَيْرَ أَهْلِ الدِّينِ، وَاسْتَعْمَلُوا مَنْ يُعِينُهُمْ عَلَى الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ فَقَدْ ضَيَّعُوا الْأَمَانَةَ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
 

Artinya, "Sesungguhnya para pemimpin telah diamanahi oleh Allah atas hamba-hamba-Nya dan diwajibkan kepada mereka untuk memberikan nasihat kepada rakyatnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: 'Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.'
 

Karena itu, mereka wajib menunjuk orang-orang yang beragama dan amanah untuk mengurus urusan umat. Jika mereka menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang tidak beragama dan menggunakan orang-orang yang membantu mereka dalam kezaliman dan ketidakadilan, maka mereka telah menyia-nyiakan amanah yang telah Allah tetapkan atas mereka". (Syarh Shahih Al-Bukhari, [Riyadh, Maktabah Ar-Rusyd: 2003], jilid I, halaman 148).
 

Hal ini senada dengan perkataan Sahabat Hudzaifah ra:
 

إِذَا كَانَ وَالِي الْقَوْمِ خَيْرًا مِنْهُمْ لَمْ يَزَلُوا فِي عَلْيَاءَ، وَإِذَا كَانَ وَالِيُهُمْ شَرًّا مِنْهُمْ - أَوْ قَالَ: شَرَّهُمْ - لَمْ يَزْدَادُوا إِلَّا سَفَالًا
 

Arttinya, "Apabila pemimpin suatu kaum lebih baik daripada mereka, mereka akan tetap berada dalam kemuliaan. Namun, apabila pemimpin mereka lebih buruk daripada mereka — atau ia berkata: pemimpin mereka adalah yang terburuk — mereka tidak akan bertambah kecuali dalam kehinaan." (Ibnu Abdil Barr, ,At-Tamhid li Ma fil Muwaththa’ minal Ma‘ani wal Asanid, [London, Muassasah Al-Furqan lit Turats Al-Islami: 2017, jilid XIII, halaman 526).
 

Tanda Akhir Zaman

Pengkhianatan terhadap amanah menjadi salah satu tanda akhir zaman. Imam Al-Qasthalani menulis:
 

أَنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا غَلَبَ الْجُهَّالُ وَضَعُفَ أَهْلُ الْحَقِّ عَنْ الْقِيَامِ بِهِ وَنَصْرِهِ
 

Artinya, "Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi hingga orang yang khianat diberi kepercayaan (jabatan), dan hal ini hanya terjadi ketika orang-orang bodoh mendominasi dan orang-orang yang berada di pihak kebenaran melemah untuk menegakkan serta membelanya". (Irsyadus Sari, [Mesir, Al-Mathba‘ah Al-Kubra Al-Amiriyah:1323 H], jilid I, halaman 154).
 

Meritokrasi adalah bentuk amanah yang harus dijunjung tinggi dalam pemerintahan. Mengangkat orang yang kompeten sesuai prinsip syariat adalah kunci untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Sebaliknya, mengabaikan prinsip ini adalah awal dari kehancuran umat. Sebagai Muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk menegakkan amanah ini demi keberkahan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
 

Ustadz Ahmad Maimun Nafis, Pengajar di Pondok Pesantren Darul Istiqamah, Batuan, Sumenep.