IMG-LOGO
Fiqih Perbandingan

Ulama 4 Mazhab soal Hukum Berjabat Tangan dengan Non-Muslim

Senin 30 September 2019 21:10 WIB
Share:
Ulama 4 Mazhab soal Hukum Berjabat Tangan dengan Non-Muslim
Ilustrasi: Grand Syekh Al-Azhar Ahmad Al-Thayyeb dan Paus Fransiskus dalam prosesi penandatanganan 'Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama' pada Februari 2019. (Vatican News)
Di antara permasalahan yang sedang viral dibahas oleh netizen adalah hukum berjabat tangan dengan non-Muslim; bolehkah seorang Muslim berjabat tangan dengan non-Muslim
 
Para ulama berbeda pendapat tentang hukum permasalahan ini. Pertama, ulama mazhab Hanafi menyatakan, hukum berjabat tangan dengan non-Muslim adalah makruh. Hanya saja, jika ada kebutuhan maka hukumnya boleh. Syekh Ibnu Abidin menuturkan:
 
(كَمَا كُرِهَ لِلْمُسْلِمِ مُصَافَحَةُ الذِّمِّي) أَيْ بِلَا حَاجَةٍ. لِمَا فِي الْقُنْيَةِ: لَا بَأْسَ بِمُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ جَارَهُ النَّصْرَانِيَّ إذَا رَجَعَ بَعْدَ الْغَيْبَةِ وَيَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْمُصَافَحَةِ
 
Sebagaimana dimakruhkan bagi seorang Muslim berjabat tangan dengan non-Muslim dzimmi. Yaitu, tanpa ada hajat. Sebab disebutkan dalam kitab al-Qunyah, tidak apa-apa seorang Muslim berjabat tangan dengan tetangganya yang Nasrani, jika ia kembali dari bepergian, dan merasa tersakiti jika tidak berjabat tangan  (Muhammad Amin Ibnu Abidin, Raddul Muhtar Alad Durril Mukhtar, juz 6, h. 412).
 
Senada dengan Ibnu Abidin, Syekh Nizamuddin al-Barnahaburi dan sekelompok ulama India menjelaskan:
 
تُكْرَهُ الْمُصَافَحَةُ مع الذِّمِّيِّ، وَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ جَارَهُ النَّصْرَانِيَّ إذَا رَجَعَ بَعْدَ الْغَيْبَةِ وَيَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْمُصَافَحَةِ
 
“Dimakruhkan berjabat tangan dengan non-Muslim dzimmi. Dan tidak apa-apa seorang Muslim berjabat tangan dengan tetangganya yang Nasrani, jika ia kembali dari bepergian, dan merasa tersakiti jika tidak berjabat tangan”  (Nizamuddin al-Barnahaburi dkk, Al-Fatawa Al-Hindiyyah, juz 5, h. 348).
 
Kedua, Ibrahim An-Nakha’i, Hasan Al-Bashri, Atho’, dan ulama mazhab Hanbali menegaskan, berjabat tangan dengan non-Muslim hukumnya makruh, baik ada hajat ataupun tidak.  
 
Syekh Ibnu Muflih menyebutkan: 
 
وَتُكْرَهُ مُصَافَحَةُ الْكَافِرِ
 
“Dan dimakruhkan berjabat tangan dengan non-Muslim” (Ibnu Muflih, Al-Adab Al-Syariyyah, juz 2, h. 365).
 
Senada dengan Ibnu Muflih, Syekh Mansur al-Bahuti menuliskan: 
 
وَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ
 
“Dan dimakruhkan berjabat tangan dengan non-Muslim” (Mansur al-Bahuti, Kasysyaful Qina’ an Matnil Iqna’, juz 8, h. 329). 
 
Akan tetapi, di bagian lain dari kitab tersebut, Syekh al-Bahuti menyatakan kebolehan seorang Muslim mengunjungi non-Muslim dzimmi, jika diharapkan keislamannya. 
 
(تَجُوزُ الْعِيَادَةُ) أَيْ: عِيَادَةُ الذِّمِّيِّ (إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ)
 
“Diperbolehkan mengunjungi, yaitu mengunjungi non-Muslim dzimmi, jika diharapkan keislamannya” (Mansur al-Bahuti, Kasysyaful Qina’ an Matnil Iqna’, juz 8, h. 335). 
 
Ketiga, ulama mazhab Maliki menyatakan, seorang Muslim tidak boleh berjabat tangan dengan non-Muslim, kecuali dalam keadaan darurat. Artinya, jika ada darurat yang memaksa seorang Muslim berjabat tangan dengan non-Muslim maka hukumnya boleh. Syekh Ali Al-Adawi menuturkan: 
 
(وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ) أَيْ لِأَنَّ الشَّارِعَ طَلَبَ هَجْرَهُمَا وَمُجَانَبَتَهُمَا، وَفِي الْمُصَافَحَةِ وَصْلٌ مُنَافٍ لِمَا هُوَ الْمَطْلُوبُ.
 
“Dan tidak diperbolehkan seorang Muslim berjabat tangan dengan orang non-Muslim. Yaitu, karena Syari’ meminta menjauhi keduanya, sedangkan berjabat tangan berarti menyambung sesuatu yang dapat menafikan apa yang diminta syari’” (Ali Al-Adawi, Hasyiyah Al-Adwi, juz 8, h. 200).
 
Syekh Abu Bakar al-Kasynawi dalam kitab Ashalul Madarik Syarah Irsyadus Salik menegaskan:
 
وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ، وَلَا الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ إلَّا لِضَرُورَةٍ.
 
“Seorang laki-laki tidak diperbolehkan berjabat tangan dengan perempuan, sebagaimana seorang Muslim tidak diperbolehkan berjabat tangan dengan non-Muslim kecuali karena darurat” (Abu Bakar al-Kasynawi, Ashalul Madarik Syarah Irsyadus Salik, juz 2, h. 388).
 
Keempat, ulama mazhab Syafi’i mengatakan, berjabat tangan dengan non-Muslim hukumnya boleh. Imam Ramli menyebutkan:
 
(سُئِلَ) عَنْ مُصَافَحَةِ الْكَافِرِ هَلْ تَجُوزُ أَوْ لَا ؟ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ مُصَافَحَةَ الْكَافِرِ جَائِزَةٌ، وَلَا تُسَنُّ.
 
“Ditanya tentang hukum berjabat tangan dengan non-Muslim; bolehkah atau tidak? Beliau menjawab bahwa berjabat tangan dengan non-Muslim hukumnya boleh, dan tidak disunnahkan” (Ahmad bin Hamzah al-Ramli, Fatawa al-Ramli, juz 5, h. 181).
 
Ibnu Abi Syaibah juga menyebutkan:
 
حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ العَسْقَلَانِي قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَنْ رَأَى ابْنَ مُحَيْرِيْز يُصَافِحُ نَصْرَانِيًّا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ
 
“Waki’ bercerita kepada kami, dari Syu’bah, dari Abi Abdillah al-Asqalani, ia berkata: ‘Bercerita kepadaku orang yang melihat Ibnu Muhairiz berjabat tangan dengan seorang Nasrani di masjid Damaskus” (Abdullah bin Abi Syaibah, Al-Kitab al-Mushannaf fil Ahadits wal A’tsar, juz 5, h. 248).
 
Pendapat ini serupa dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Pusat Fatwa Elektronik Al-Azhar Mesir nomor 1020, berbunyi:
 
مُصَافَحَةُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ جَائِزَةٌ، وَمِنَ الْبِرِّ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِهِ الشَّرْعُ
 
“Berjabat tangan dengan non-Muslim itu boleh, dan merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh agama Islam kepada kita.” 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum berjabat tangan dengan non-Muslim. Ulama mazhab Hanafi menghukuminya makruh, kecuali jika ada hajat. Ulama mazhab Hanbali menghukuminya makruh secara mutlak. Ulama mazhab Maliki mengharamkannya, kecuali jika ada darurat. Sedangkan mazhab Syafi’i dan ulama al-Azhar Mesir menganggapnya boleh. 
 
Keberagaman pendapat para ulama ini memberikan kemudahan bagi kita untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan kondisi kita, dan semoga kita bisa semakin dewasa dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada. Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz Husnul Haq, Pengasuh Pesantren Mahasiswa Mamba’ul Ma’arif Tulungagung, dan Dosen IAIN Tulungagung.
 
Tags:
Share:

Baca Juga

Jumat 20 September 2019 11:0 WIB
Ulama 4 Mazhab soal Hukum Memasuki Tempat Ibadah Non-Muslim
Ulama 4 Mazhab soal Hukum Memasuki Tempat Ibadah Non-Muslim
Sejumlah mahasiswa berkunjung ke Vihara Dhammacakka Jaya, Jakarta. (Ilustrasi: Podomoro University)
Saat ini, film “The Santri” sedang ramai dibicarakan oleh khalayak umum. Banyak pihak mengapresiasi adanya film tersebut, tapi tidak sedikit pihak yang cenderung menolak film dimaksud. Pihak yang menolak film tersebut, umumnya merasa keberatan atas adegan “dua perempuan berjalan membawa setampah nasi tumpeng untuk diserahkan ke pemuka gereja”. Mereka berasumsi bahwa hukum memasuki gereja bagi seorang Muslim adalah haram.
 
Akan tetapi, jika kita menelaah literatur kitab-kitab fiqih klasik maka akan mendapati bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum seorang Muslim memasuki tempat-tempat ibadah non-Muslim, seperti gereja, wihara, dan sinagog.
 
Pertama, ulama mazhab Hanafi menyatakan, hukum memasuki tempat ibadah non-Muslim adalah makruh. Syekh Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Muhtar Alad Durril Mukhtar menyebutkan:
 
يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ الدُّخُولُ فِي الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ.
 
"Bagi seorang Muslim, memasuki sinagog dan gereja hukumnya makruh." (Lihat: Muhammad Amin Ibnu Abidin, Raddul Muhtar Alad Durril Mukhtar, juz 1, h. 380).
 
Senada dengan Ibnu Abidin, Syekh Ibnu Nujaim Al-Mishry dalam kitabnya Al-Bahrur Ra’iq Syarh Kanzud Daqaiq menegaskan:  
 
يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ الدُّخُولُ فِي الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ. 
 
“Bagi seorang Muslim, memasuki sinagog dan gereja hukumnya makruh. Dan tampaknya, hal itu adalah makruh tahrim (mendekati haram)” (Ibnu Nujaim Al-Mishry, Al-Bahrur Ra’iq Syarh Kanzud Daqaiq, juz 8, h. 374).  
 
Kedua, mayoritas ulama, meliputi ulama mazhab Maliki, Hanbali, dan sebagian ulama mazhab Syafi’i menyatakan, seorang Muslim boleh memasuki tempat ibadah non-Muslim. Ulama bermazhab Maliki bernama Syekh Abdus Sami’ Al-Abi Al-Azhari menuturkan:
 
أَيْ مَعْبَدُهَا كَنِيْسَةً أَوْ بِيْعَةً، وَلِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ دُخُوْلُهُ مَعَهَا
 
“Yaitu tempat ibadah istrinya, baik berupa gereja atau sinagog. Dan suaminya yang Muslim boleh memasukinya (tempat ibadah istri) bersama istrinya.” (Lihat: Abdus Sami’ Al-Abi Al-Azhari, Jawahirul Iklil, juz 1, h. 383).
 
Ulama bermazhab Maliki yang lain bernama Ibnu Rusyd Al-Qurtubhi juga menuliskan dalam kitabnya Al-Bayan Wat Tahshil
 
 وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ أَعْيَادِ الْكَنَائِسِ فَيَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ يَحْمِلُونَ إلَيْهَا الثِّيَابَ وَالْأَمْتِعَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ يَبِيعُونَ يَبْتَغُونَ الْفَضْلَ فِيهَا. قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
 
"Ibnu Qasim bercerita, imam Malik ditanya tentang perayaan di gereja, di mana umat Islam berkumpul lalu membawa baju, perhiasan, dan barang-barang lain menuju gereja untuk menjualnya di sana. Beliau berkata: Hal itu tidak apa-apa." (Lihat: Ibnu Rusyd Al-Qurtubhi, Al-Bayan Wat Tahshil, juz 4, h. 168-169).
 
Seirama dengan kedua ulama mazhab Maliki di atas, seorang ulama bermazhab Hanbali, Syekh Ibnu Qudamah juga menyatakan kebolehan memasuki tempat ibadah agama lain. Bahkan, beliau membolehkan seorang Muslim melaksanakan shalat di gereja yang bersih. 
 
وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْكَنِيسَةِ النَّظِيفَةِ، رَخَّصَ فِيهَا الْحَسَنُ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى، وَكَرِهَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَالِكٌ الْكَنَائِسَ؛ مِنْ أَجْلِ الصُّوَرِ.
 
وَلَناَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَفِيهَا صُوَرٌ،" ثُمَّ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ."
 
Ibn Qudamah menjelaskan al-Hasan, Umar bin Abdul Azis, Sya’bi, Awza’i dan Sa’id bin Abdul Azis, serta riwayat dari Umar bin Khattab dan Abu Musa, mengatakan tidak mengapa shalat di dalam gereja yang bersih. Namun Ibn Abbas dan Malik memakruhkannya karena ada gambar di dalam gereja. Namun bagi kami (Ibn Qudamah dan ulama yang sepaham dengannya) Nabi Saw pernah shalat di dalam Ka’bah dan di dalamnya ada gambar. Ini juga termasuk dalam sabda Nabi: “jika waktu shalat telah tiba, kerjakan shalat di manapun, karena di mana pun bumi Allah adalah masjid. (Lihat: Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz 2, h. 478).
 
Syekh Ibnu Muflih juga menuturkan:
 
وَلَهُ دُخُولُ بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَالصَّلَاةُ فِي ذَلِكَ. وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ لَا بَأْسَ بِدُخُولِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ الَّتِي لَا صُوَرَ فِيهَا وَالصَّلَاةِ فِيهَا.
 
“Dan seorang Muslim diperbolehkan memasuki sinagog, gereja, dan sebagainya, serta diperbolehkan melaksanakan shalat di dalamnya. Ibnu Tamim berkata: “Tidak apa-apa memasuki sinagog dan gereja yang di dalamnya tidak terdapat gambar, serta diperbolehkan shalat di dalamnya.” (Lihat: Ibnu Muflih, Al-Adab Al-Syariyyah, juz 4, h. 122).
 
Ketiga, sebagian ulama mazhab Syafi’i berpendapat, seorang Muslim tidak boleh memasuki tempat ibadah non-Muslim kecuali jika ada izin dari mereka. Artinya, jika mereka mengizinkan maka ia boleh memasuki tempat ibadah tersebut. Syekh Muhammad bin Khatib As Syarbini menyebutkan: 
 
لَا يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُوْلُ كَنَائِسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ. وَمُقْتَضَى ذَلِكَ الْجَوَازُ بِالْإِذْنِ وَهُوَ مَحْمُوْلٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيْهَا صُوْرَةٌ.
 
"Seorang Muslim tidak diperkenankan memasuki gereja-gereja Ahli Dzimmah kecuali atas izin mereka. Artinya, hal itu diperbolehkan mana kala ada izin. Namun kebolehan melakukan hal itu, hanya jika di dalam gereja tersebut tidak terdapat gambar." (Lihat: Muhammad bin Khatib As Syarbini, Mughnil Muhtaj, juz 4, h. 337).
 
Syekh Al-Qalyubi juga menuliskan:
 
لَا يَجُوزُ لَنَا دُخُولُهَا إلَّا بِإِذْنِهِمْ وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَصْوِيرٌ حَرُمَ مُطْلَقًا، وَكَذَا كُلُّ بَيْتٍ فِيهِ صُورَةٌ.
 
“Kita tidak diperbolehkan memasuki gereja kecuali atas izin mereka, sedangkan jika di dalam gereja tersebut ada gambar maka hukum memasukinya haram secara mutlak. Begitu pula, haram memasuki setiap rumah yang ada gambarnya.” (Lihat: Al-Qalyubi, Hasyiyatal Qalyubi wa Umairah, juz 4, halaman 492). 
 
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum seorang Muslim memasuki tempat ibadah non-Muslim. Menurut mazhab Hanafi hukumnya makruh, menurut mazhab Maliki, Hanbali, dan sebagian ulama mazhab Syafi’i hukumnya boleh, sedangkan menurut sebagian ulama lain dari mazhab Syafi’i hukumnya tidak boleh, kecuali ada izin dari mereka.
 
Adanya perbedaan pendapat para ulama terkait hukum memasuki tempat ibadah non-Muslim bagi seorang Muslim merupakan bukti bahwa Islam menghargai keragaman. Terhadap keragaman ini, Islam mengajarkan umatnya untuk mengedepankan toleransi dan saling menghargai. Wallahu a’lam.
 
 
Ustadz Husnul Haq, Pengasuh Pesantren Mahasiswa Mamba’ul Ma’arif Tulungagung dan Dosen IAIN Tulungagung.
 
Ahad 2 Juni 2019 15:15 WIB
Beda Pendapat Ulama soal Hukum Zakat Fitrah dengan Uang
Beda Pendapat Ulama soal Hukum Zakat Fitrah dengan Uang
Ilustrasi (IndonesiaExpat.biz)
Zakat Fitrah disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadhan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan mu’nah (biaya hidup), baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya, pada hari raya Idul Fitri dan malamnya (sehari semalam). Zakat fitrah boleh dikeluarkan mulai awal Ramadhan sampai menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Selain soal kadar atau besaran zakat fitrah, pertanyaan lain yang sering muncul di masyarakat adalah: bolehkah membayar zakat fitrah dalam bentuk uang?

Baca: Beda Pendapat Ulama soal Besaran Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan
Terkait hukum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, para ulama juga berbeda pendapat. Pertama, mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang. Mereka berpegangan pada hadits riwayat Abu Said:

كُنَّا نُخْرِجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا التَّمْرُ وَالشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالأَقْطُ

“Pada masa Rasul shallallahu ala’ihi wasallam, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju.” (HR. Muslim, hadits nomor 985)

Pada hadits di atas, para sahabat Nabi tidak mengeluarkan zakat fitrah kecuali dalam bentuk makanan. Kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat fitrah dengan cara demikian merupakan dalil kuat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah harus berupa bahan makanan. 

Mereka juga berargumentasi, zakat fitrah merupakan ibadah yang diwajibkan atas jenis harta tertentu sehingga tidak boleh dibayarkan dalam bentuk selain jenis harta dimaksud, sebagaimana tidak boleh menunaikannya di luar waktu yang sudah ditentukan.

Kedua, menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Mereka berpedoman pada firman Allah subhanahu wa ta’ala:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ 

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. (Ali Imran: 92)

Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Harta yang paling dicintai pada masa Rasul berupa makanan, sedangkan harta yang paling dicintai pada masa sekarang adalah uang. Karenanya, menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan.

Di samping itu, mereka juga berargumen bahwa menjaga kemaslahatan merupakan hal prinsip dalam hukum Islam. Dalam hal zakat fitrah, mengeluarkan zakat dalam bentuk uang membawa kemaslahatan baik untuk muzakki maupun mustahiq zakat. Bagi muzakki, mengeluarkan zakat dalam bentuk uang sangatlah simpel dan mudah. Sedangkan bagi mustahiq, dengan uang tersebut ia bisa membeli keperluan yang mendesak pada saat itu. (Lihat: Abdullah Al-Ghafili, Hukmu Ikhraji al-Qimah fi Zakat al-Fithr, halaman 2-5).

Dari kedua pendapat di atas, penulis menganggap kuat pendapat pertama yang menyatakan tidak bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Kebiasaan Rasul sallallahu ala’ihi wasallam dan para sahabat dalam menunaikan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan, merupakan dalil yang kuat akan tidak bolehnya berzakat dengan selain bahan makanan.

Adapun solusi alternatif bagi muzakki yang tidak mendapatkan bahan makanan adalah, amil zakat menyediakan beras untuk dibeli oleh para muzakki terlebih dahulu, kemudian mereka menyerahkannya kepada Amil. 

Akan tetapi, jika membayar dalam bentuk bahan makanan dianggap berat, dan ada hajat mendesak serta maslahat nyata untuk berzakat menggunakan uang maka diperbolehkan bertaqlid kepada madzhab Hanafi dengan syarat bertaqlid secara totalitas, yaitu berzakat dalam bentuk uang yang senilai dengan bahan makanan (beras) sebanyak 3,8 kilogram. Hal ini dilakukan untuk menghindari talfiq (mencampuraduk pendapat ulama) yang hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu A’lam.


Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus LDNU Jombang. 


::::

Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada 7 Juni 2018, pukul 15.30. Redaksi mengunggahnya ulang tanpa mengubah isi tulisan.
Sabtu 1 Juni 2019 18:30 WIB
Beda Pendapat Ulama soal Besaran Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan
Beda Pendapat Ulama soal Besaran Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan
Zakat Fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim, sebagai santunan terhadap fakir dan miskin, serta sebagai penambal kekurangan dalam ibadah bulan suci Ramadhan, sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan dalam shalat.

Zakat Fitrah disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadhan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan mu’nah (biaya hidup), baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya, pada hari raya Idul Fitri dan malamnya (sehari semalam). Zakat fitrah boleh dikeluarkan mulai awal Ramadhan sampai menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Terkait zakat fitrah, biasanya ada dua pertanyaan yang sering muncul di masyarakat, yaitu: Berapakah kadar atau besaran zakat fitrah? Bolehkah membayar zakat fitrah dalam bentuk uang?

Para ulama sepakat bahwa kadar zakat fitrah adalah satu sha’, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيْرٍ، عَلَى العَبْدِ والحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: Dari Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu ala’ihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa, dari orang-orang Islam, dan beliau menyuruh menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk shalat hari raya. (HR. Bukhari, nomor 1432)

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menghitung satu sha’. Pertama, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa satu sha’ adalah delapan rithl Irak. Delapan rithl Irak sama dengan 3,8 kilogram. Dengan demikian, kadar zakat fitrah menurut kelompok ini adalah 3,8 kilogram. Mereka beralasan bahwa Umar radliyallahu anhu mengkonversi satu sha’ dengan delapan rithl. Di samping itu, mereka juga berpedoman pada hadits riwayat Jabir:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ

“Nabi shallallahu ala’ihi wasallam berwudhu dengan satu mud (air), yaitu dua rithl, dan mandi dengan satu sha’, yaitu delapan rithl. (HR. Ibnu Addy dalam kitab Al-Kamil juz 5 halaman 1673)

Hadits di atas secara tegas menerangkan bahwa satu sha’ adalah delapan rithl Irak. Karenanya, hadits tersebut menjadi dalil yang kuat atas pendapat kelompok ini.

Kedua,  Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa satu sha’ setara dengan lima sepertiga rithl Irak. Lima sepertiga rithl Irak setara dengan 2176 gram atau 2,2 kilogram. Dengan demikian, kadar zakat fitrah menurut kelompok ini adalah 2,2 kilogram.

Mereka beralasan bahwa ukuran ini merupakan ukuran sha’ penduduk Madinah. Masyarakat Madinah mendapatkan ukuran dimaksud dari para leluhurnya yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah shallallahu ala’ihi wasallam. Sehingga, persaksian mereka merupakan bukti kuat akan kebenaran pendapat ini. Imam As Syaukani dalam kitab Nailul Autar juz 4 halaman 184 menyebutkan:

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيْ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسَ: أَبَا عَبْدَ اللهِ كَمْ قَدْرُ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ

Artinya: Dari Ishaq bin Sulaiman Al-Razi, ia berkata: Saya bertanya kepada imam Malik bin Anas: Hai bapak dari Abdullah, berapakah kadar sha’-nya Nabi shallallahu ala’ihi wasallam? Beliau menjawab: Lima sepertiga rithl Irak. (Lihat: Muhammad Abdul Fattah al-Banhawi, Zakat al-Fithri wa Atsaruha al-Ijtimaiyyah, halaman 34-35)

Perlu disebutkan bahwa sha’ merupakan ukuran takaran, bukan timbangan. Karenanya, maka ukuran ini sulit untuk dikonversi ke dalam ukuran berat, sebab nilai berat satu sha’ itu berbeda-beda, tergantung berat jenis benda yang ditakar. Satu sha’ tepung memiliki berat yang tidak sama dengan berat satu sha’ beras. Karenanya, sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah, para ulama menyarankan agar mengeluarkan zakat fitrah sejumlah 2,5 sampai 3,0 kilogram.


Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus LDNU Jombang. 



:::
Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada 7 Juni 2018, pukul 11.00. Redaksi mengunggahnya ulang tanpa mengubah isi tulisan.