IMG-LOGO
Fiqih Perbandingan

Beda Pendapat Ulama soal Hukum Zakat Fitrah dengan Uang

Ahad 2 Juni 2019 15:15 WIB
Share:
Beda Pendapat Ulama soal Hukum Zakat Fitrah dengan Uang
Ilustrasi (IndonesiaExpat.biz)
Zakat Fitrah disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadhan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan mu’nah (biaya hidup), baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya, pada hari raya Idul Fitri dan malamnya (sehari semalam). Zakat fitrah boleh dikeluarkan mulai awal Ramadhan sampai menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Selain soal kadar atau besaran zakat fitrah, pertanyaan lain yang sering muncul di masyarakat adalah: bolehkah membayar zakat fitrah dalam bentuk uang?

Baca: Beda Pendapat Ulama soal Besaran Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan
Terkait hukum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang, para ulama juga berbeda pendapat. Pertama, mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang. Mereka berpegangan pada hadits riwayat Abu Said:

كُنَّا نُخْرِجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا التَّمْرُ وَالشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالأَقْطُ

“Pada masa Rasul shallallahu ala’ihi wasallam, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju.” (HR. Muslim, hadits nomor 985)

Pada hadits di atas, para sahabat Nabi tidak mengeluarkan zakat fitrah kecuali dalam bentuk makanan. Kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat fitrah dengan cara demikian merupakan dalil kuat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah harus berupa bahan makanan. 

Mereka juga berargumentasi, zakat fitrah merupakan ibadah yang diwajibkan atas jenis harta tertentu sehingga tidak boleh dibayarkan dalam bentuk selain jenis harta dimaksud, sebagaimana tidak boleh menunaikannya di luar waktu yang sudah ditentukan.

Kedua, menurut mazhab Hanafi, zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Mereka berpedoman pada firman Allah subhanahu wa ta’ala:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ 

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. (Ali Imran: 92)

Pada ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Harta yang paling dicintai pada masa Rasul berupa makanan, sedangkan harta yang paling dicintai pada masa sekarang adalah uang. Karenanya, menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan.

Di samping itu, mereka juga berargumen bahwa menjaga kemaslahatan merupakan hal prinsip dalam hukum Islam. Dalam hal zakat fitrah, mengeluarkan zakat dalam bentuk uang membawa kemaslahatan baik untuk muzakki maupun mustahiq zakat. Bagi muzakki, mengeluarkan zakat dalam bentuk uang sangatlah simpel dan mudah. Sedangkan bagi mustahiq, dengan uang tersebut ia bisa membeli keperluan yang mendesak pada saat itu. (Lihat: Abdullah Al-Ghafili, Hukmu Ikhraji al-Qimah fi Zakat al-Fithr, halaman 2-5).

Dari kedua pendapat di atas, penulis menganggap kuat pendapat pertama yang menyatakan tidak bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang. Kebiasaan Rasul sallallahu ala’ihi wasallam dan para sahabat dalam menunaikan zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan, merupakan dalil yang kuat akan tidak bolehnya berzakat dengan selain bahan makanan.

Adapun solusi alternatif bagi muzakki yang tidak mendapatkan bahan makanan adalah, amil zakat menyediakan beras untuk dibeli oleh para muzakki terlebih dahulu, kemudian mereka menyerahkannya kepada Amil. 

Akan tetapi, jika membayar dalam bentuk bahan makanan dianggap berat, dan ada hajat mendesak serta maslahat nyata untuk berzakat menggunakan uang maka diperbolehkan bertaqlid kepada madzhab Hanafi dengan syarat bertaqlid secara totalitas, yaitu berzakat dalam bentuk uang yang senilai dengan bahan makanan (beras) sebanyak 3,8 kilogram. Hal ini dilakukan untuk menghindari talfiq (mencampuraduk pendapat ulama) yang hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu A’lam.


Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus LDNU Jombang. 


::::

Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada 7 Juni 2018, pukul 15.30. Redaksi mengunggahnya ulang tanpa mengubah isi tulisan.
Tags:
Share:
Sabtu 1 Juni 2019 18:30 WIB
Beda Pendapat Ulama soal Besaran Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan
Beda Pendapat Ulama soal Besaran Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan
Zakat Fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap Muslim, sebagai santunan terhadap fakir dan miskin, serta sebagai penambal kekurangan dalam ibadah bulan suci Ramadhan, sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan dalam shalat.

Zakat Fitrah disyariatkan bersamaan dengan disyariatkannya puasa Ramadhan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan mu’nah (biaya hidup), baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang yang ditanggung nafkahnya, pada hari raya Idul Fitri dan malamnya (sehari semalam). Zakat fitrah boleh dikeluarkan mulai awal Ramadhan sampai menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Terkait zakat fitrah, biasanya ada dua pertanyaan yang sering muncul di masyarakat, yaitu: Berapakah kadar atau besaran zakat fitrah? Bolehkah membayar zakat fitrah dalam bentuk uang?

Para ulama sepakat bahwa kadar zakat fitrah adalah satu sha’, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيْرٍ، عَلَى العَبْدِ والحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: Dari Ibnu Umar radliyallahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu ala’ihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa, dari orang-orang Islam, dan beliau menyuruh menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk shalat hari raya. (HR. Bukhari, nomor 1432)

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menghitung satu sha’. Pertama, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan bahwa satu sha’ adalah delapan rithl Irak. Delapan rithl Irak sama dengan 3,8 kilogram. Dengan demikian, kadar zakat fitrah menurut kelompok ini adalah 3,8 kilogram. Mereka beralasan bahwa Umar radliyallahu anhu mengkonversi satu sha’ dengan delapan rithl. Di samping itu, mereka juga berpedoman pada hadits riwayat Jabir:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ

“Nabi shallallahu ala’ihi wasallam berwudhu dengan satu mud (air), yaitu dua rithl, dan mandi dengan satu sha’, yaitu delapan rithl. (HR. Ibnu Addy dalam kitab Al-Kamil juz 5 halaman 1673)

Hadits di atas secara tegas menerangkan bahwa satu sha’ adalah delapan rithl Irak. Karenanya, hadits tersebut menjadi dalil yang kuat atas pendapat kelompok ini.

Kedua,  Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa satu sha’ setara dengan lima sepertiga rithl Irak. Lima sepertiga rithl Irak setara dengan 2176 gram atau 2,2 kilogram. Dengan demikian, kadar zakat fitrah menurut kelompok ini adalah 2,2 kilogram.

Mereka beralasan bahwa ukuran ini merupakan ukuran sha’ penduduk Madinah. Masyarakat Madinah mendapatkan ukuran dimaksud dari para leluhurnya yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah shallallahu ala’ihi wasallam. Sehingga, persaksian mereka merupakan bukti kuat akan kebenaran pendapat ini. Imam As Syaukani dalam kitab Nailul Autar juz 4 halaman 184 menyebutkan:

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيْ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسَ: أَبَا عَبْدَ اللهِ كَمْ قَدْرُ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ

Artinya: Dari Ishaq bin Sulaiman Al-Razi, ia berkata: Saya bertanya kepada imam Malik bin Anas: Hai bapak dari Abdullah, berapakah kadar sha’-nya Nabi shallallahu ala’ihi wasallam? Beliau menjawab: Lima sepertiga rithl Irak. (Lihat: Muhammad Abdul Fattah al-Banhawi, Zakat al-Fithri wa Atsaruha al-Ijtimaiyyah, halaman 34-35)

Perlu disebutkan bahwa sha’ merupakan ukuran takaran, bukan timbangan. Karenanya, maka ukuran ini sulit untuk dikonversi ke dalam ukuran berat, sebab nilai berat satu sha’ itu berbeda-beda, tergantung berat jenis benda yang ditakar. Satu sha’ tepung memiliki berat yang tidak sama dengan berat satu sha’ beras. Karenanya, sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah, para ulama menyarankan agar mengeluarkan zakat fitrah sejumlah 2,5 sampai 3,0 kilogram.


Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus LDNU Jombang. 



:::
Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada 7 Juni 2018, pukul 11.00. Redaksi mengunggahnya ulang tanpa mengubah isi tulisan.
Kamis 11 April 2019 8:0 WIB
Ragam Pendapat Ulama soal Hukum Mengonsumsi Kepiting
Ragam Pendapat Ulama soal Hukum Mengonsumsi Kepiting
Ilustrasi (via tripadvisor.co.uk)
Tidak dapat dipungkiri, kepiting merupakan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Di samping rasanya yang lezat, makanan laut yang satu ini mengandung beragam gizi penting, meliputi: energi, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B1, dan kolesterol. Selain itu, kepiting juga mengandung asam folat, vitamin B kompleks, mmega-3, serta berbagai mineral.

Kepiting dalam fiqih dikenal dengan istilah “al-hayawan al-barma’i", yaitu binatang yang dapat hidup di darat dan di laut, sebagaimana katak, penyu, dan buaya. Karenanya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengonsumsi binatang yang kaya kolesterol ini. (Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz 4, halaman 2799).

Pertama, ulama mazhab Hanafi dan Syafi’i menegaskan, mengonsumsi kepiting hukumnya haram, sebab termasuk kategori khaba’its (sesuatu yang menjijikkan). 

Ulama mazhab Hanafi mengharamkan kepiting, karena menurut mereka, binatang laut yang halal dikonsumsi hanya ikan semata. Sedangkan binatang lain selain ikan hukumnya haram, walaupun hidup di laut. Imam Ibnu Abidin menerangkan:

وَمَا عَدَا أَنْوَاعُ السَّمَكِ مِنْ نَحْوِ إِنْسَانِ الْمَاءِ وَخِنْزِيْرِهِ خَبِيْثٌ فَبَقِيَ دَاخِلًا تَحْتَ التَّحْرِيْمِ. وَحَدِيْثُ (هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ) الْمُرَادُ مِنْهُ السَّمَكُ

"Dan selain berbagai macam ikan, seperti manusia laut dan babi laut, adalah menjijikkan dan masuk kategori haram. Sedangkan hadits; (Laut itu suci airnya dan halal bangkainya), maksudnya adalah ikan." (Lihat: Ibnu Abidin, Raddul Muhtar Alad Durril Mukhtar, juz 6, halaman 307. 

Imam At Thahawi dalam kitab Mukhtashar Ikhtilafil Ulama menyebutkan:

وَلَا يُؤْكَلُ شَيْءٌ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرِ إِلَّا السَّمَكَ

"Dan binatang laut dalam bentuk apa pun tidak boleh dimakan kecuali ikan." (Lihat: At Thahawi, Mukhtashar Ikhtilafil Ulama, juz 3, halaman 214).

Sama dengan mazhab Hanafi, kitab-kitab mazhab Syafi’i pun juga secara tegas menyebutkan keharaman mengonsumsi kepiting. Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’ menuliskan:

وَعَدَّ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الضِّفْدَعَ وَالسَّرَطَانَ، وَهُمَا مُحَرَّمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيْحِ الْمَنْصُوْصِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُوْرُ 

Syekh Abu Hamid dan Imam al-Haramain memasukkan katak dan kepiting ke dalam kategori binatang yang dapat hidup di dua tempat. Dua binatang tersebut diharamkan menurut pendapat yang shahih dan tercatat dalam mazhab. Dan dengan hukum haram ini, mayoritas ulama mazhab memutuskan. (Lihat: Imam Nawawi, Al-Majmu’, juz 9, halaman 30). 

Imam Ad Dumairi berkata:

يَحْرُمُ أَكْلُهُ لِاسْتِخْبَائِهِ كَالصَّدَفِ، قَالَ الرَّافِعِي : ولِمَا فِيْهِ مِنَ الضَّرَرِ

"Haram memakan kepiting karena ia selalu menyelinap (bersembunyi) seperti kerang. Imam Rafi’i berkata: Dan karena ia mengandung bahaya. (Lihat: Ad Dumairi, Hayatul Hayawan al-Kubra, juz 1, halaman 391).

Kedua, menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali, kepiting halal dikonsumsi. Seorang ulama bermazhab Maliki bernama Ibnu Abdil Bar menyebutkan:  

وَصَيْدُ البَحْرِ كُلُّهُ حَلَالٌ إِلَّا أَنَّ مَالِكاً يَكْرَهُ خِنْزِيْرَ الْمَاءِ لِاسْمِهِ وَكَذَلِكَ كَلْبُ الْمَاءِ عِنْدَهُ وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ السَّرَطَانِ وَالسُّلَحْفَاةِ وَالضِّفْدَعِ

Dan binatang buruan laut semuanya halal, hanya saja imam Malik memakruhkan babi laut karena namanya, begitu pula anjing laut, menurutnya. Dan tidak haram memakan kepiting, penyu, dan katak. (Lihat: Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi, juz 1, halaman 187).

Senada dengan ulama mazhab Maliki, para ulama mazhab Hanbali juga menghalalkan kepiting. Ibnu Muflih menuturkan:   

وَعَنْهُ – أَيْ عَنْ أَحْمَدَ - فِي السَّرَطَانِ وَسَائِرِ الْبَحْرِيْ : أَنَّهُ يَحِلُّ بِلَا ذَكَاةٍ؛ لِأَنَّ السَّرَطَانَ لَا دَمَ فِيْهِ

Dan dari imam Ahmad tentang hukum kepiting dan berbagai binatang laut: Ia halal sekalipun tidak disembelih, sebab kepiting tidak memiliki darah (mengalir). (Lihat: Ibnu Muflih, Al-Mubdi’, juz 9, halaman 214).

Sedangkan dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menjelaskan:

كُلُّ مَا يَعِيْشُ فِي الْبَرِّ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ لَا يَحِلُّ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ كَطَيْرِ الْمَاءِ وَالسُّلَحْفَاةِ وَكَلْبِ الْمَاءِ إِلَّا مَا لَا دَمَ فِيْهِ كَالسَّرَطَانِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ

Setiap apa yang (dapat) hidup di daratan berupa binatang melata laut itu tidak halal, tanpa disembelih (terlebih dahulu), seperti burung laut, penyu, dan anjing laut. Kecuali binatang yang tidak memiliki darah, seperti kepiting, maka boleh dimakan tanpa disembelih. (Lihat: Ibnu Qudamah, Al-Mughni, juz 9, halaman 337)

Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang hukum kepiting. Dalam fatwa tersebut diputuskan bahwa kepiting halal dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Fatwa ini didasarkan pada hasil temuan mereka yang menyebutkan bahwa kepiting merupakan binatang air, baik di air laut maupun di air awar, dan bukan binatang yang hidup di dua alam; di laut dan di darat. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, ulama berbeda pendapat tentang hukum mengonsumsi kepiting. Ulama mazhab Hanafi dan Syafi’i mengharamkannya, sementara ulama mazhab Maliki dan Hanbali menghalalkannya. Adapun Majelis Ulama Indonesia juga menghalalkan kepiting. 

Artinya, para pembaca yang budiman disuguhi dua pendapat berbeda tentang hukum mengonsumsi kepiting; halal dan haram. Bagi orang yang ingin berhati-hati dalam masalah hukum agama, ia bisa memilih pendapat yang mengharamkannya. Dan baginya, berbagai alternatif makanan lain yang kandungan gizi dan vitaminnya tidak kalah dari kepiting, seperti udang, cumi-cumi dan berbagai ikan laut lainnya.

Sedangkan bagi pecinta kepiting, ia bisa mengikuti pendapat ulama yang menghalalkannya, sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatannya. Wallahu A’lam

   
Ustadz Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus Lembaga Dakwah PCNU Jombang
  

Ahad 17 Maret 2019 22:0 WIB
Ragam Pendapat Ulama soal Bepergian di Hari Jumat
Ragam Pendapat Ulama soal Bepergian di Hari Jumat
Saat ini, bepergian sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Biasanya, seseorang bepergian karena ada kebutuhan dan tujuan tertentu, baik itu untuk bekerja, bertemu relasi bisnis, berlibur, atau sekadar bersilaturahim ke sanak saudara. Bepergian disyariatkan dalam Islam. Allah subhanahu wata’ala berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. (QS. Al-Jumu’ah: 10).

Bahkan, bepergian merupakan salah satu sebab disyariatkannya rukhsah (keringanan) berupa shalat jama’, qashar, dan ifthar (tidak berpuasa). Islam juga tidak membatasi seseorang untuk bepergian; kapan pun dan ke mana pun, asalkan dengan niat dan tujuan yang baik. Akan tetapi, bagi seseorang yang mempunyai kewajiban melakukan shalat Jumat, bepergian di hari Jumat memiliki ketentuan hukum tersendiri.

Para ulama sepakat akan kebolehan bepergian di hari Jumat bagi orang yang menduga dapat melaksanakan shalat Jumat di tengah perjalanan atau di tempat tujuan, dan bagi orang yang terkena mudarat bila tidak bepergian di hari Jumat, berupa tertinggal dari rekan rombongannya.

Sedangkan, mereka berbeda pendapat soal hukum bepergian bagi selain kedua orang tersebut. Pertama, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad (dalam satu riwayat), menegaskan tidak boleh bepergian setelah terbitnya fajar di hari Jumat. Mereka berpedoman pada hadits riwayat Ibnu Umar: 

مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا يُصْحَبَ فِي سَفَرِهِ

“Barangsiapa bepergian di hari Jumat, malaikat mendoakan kejelekan baginya; agar tidak mendapatkan teman di perjalanannya.” (HR. Al-Daruquthni) 

Pada hadits di atas, malaikat mendoakan kejelekan bagi orang yang bepergian di hari Jumat. Dengan demikian, bepergian di hari jumat diharamkan.

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab Fathul Mu’in Hamisy I’anah al-Thalibin, juz 2, halaman 96, berkata:

ـ (وَ) حَرُمَ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَإِنْ لَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ (سَفَرٌ) تَفُوْتُ بِهِ الْجُمُعَةُ، كَأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهَا فِيْ طَرِيْقِهِ أَوْ مَقْصَدِهِ وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ طَاعَةً مَنْدُوْبًا أَوْ وَاجِبًا (بَعْدَ فَجْرِهَا) أَيْ فَجْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

Haram bagi orang yang kewajiban melaksanakan shalat Jumat, meskipun keabsahan Jumat tidak tergantung padanya, melakukan perjalanan setelah terbitnya fajar hari Jumat yang menyebabkan ia meninggalkan shalat Jumat, seperti ia menduga tidak dapat melaksanakan shalat Jumat di perjalanan atau tempat tujuan, baik bepergian yang wajib atau sunah,

Kedua, sebagian ulama mazhab Hanafi menyatakan bolehnya bepergian sampai sebelum berakhirnya waktu shalat Jumat. Mereka beralasan bahwa hukum asal bepergian adalah boleh. Ia tidak diharamkan kecuali karena ada sebab, salah satunya kewajiban melakukan shalat Jumat. Sedangkan, shalat Jumat itu tidak menjadi wajib kecuali menjelang berakhirnya waktu. Karenanya, jika seseorang bepergian sebelum berakhirnya waktu shalat Jumat, berarti dia bepergian sebelum adanya sebab diharamkannya bepergian. Maka hukumnya boleh.

Namun, mayoritas ulama mazhab Hanafi menyebutkan, bepergian setelah masuk waktu shalat Jumat hukumnya makruh.

Ketiga, mayoritas ulama, meliputi Imam Malik dan Imam Ahmad (dalam riwayat yang kuat) menegaskan kebolehan bepergian sebelum masuk waktu shalat Jumat. Sedangkan, bepergian setelah masuk waktu shalat Jumat hukumnya haram. 

Mereka berpegangan pada hadits riwayat Zuhri, ia berkata:

خَرَجَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَافِرًا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، ضُحًى، قَبْلَ الصَّلَاةِ

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bepergian di hari Jumat, pada waktu Dhuha, sebelum shalat Jumat. (HR. Abdul Razzaq dan Baihaqi).

Hadits di atas menerangkan, Rasul shallallahu alaihi wasallam bepergian di hari Jumat pada waktu shalat Dhuha. Dengan demikian, bepergian di hari Jumat, sebelum masuk waktu shalat, hukumnya boleh.

Di samping itu, mereka juga berpedoman pada hadits:

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ جُمْعَة، فَتَخَلَّفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ لِيُصَلِّيَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمِّ يَلْحَقَ بِالْجَيْشِ، فَلَمَّا صَلَّى رَآهُ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَغْدُوَ مَعَ أَصْحَابِكَ؟)، فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أُلْحِقَهُمْ، فَقَالَ: (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَدْرَكْتَ فَضْلَ غُدْوَتِهِمْ) ـ

Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan, di antaranya Abdullah ibnu Rawahah. Hari itu adalah hari Jumat. Sehingga, Abdullah Ibnu Rawahah berangkat terlambat agar bisa shalat Jumat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kemudian menyusul pasukan. Ketika selesai shalat, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihatnya, lalu bersabda: “Apa yang mencegahmu untuk berangkat pagi-pagi bersama sahabat-sahabatmu?” Ia menjawab: “Aku ingin shalat bersamamu, lalu aku menyusul mereka.” Rasul bersabda: “Seandainya kamu menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi, niscaya kamu tidak akan menjumpai (menyamai) keutamaan keberangkatan mereka di waktu pagi.” (HR. Turmudzi dan Baihaqi).

Pada hadits ini, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abdullah Ibnu Rawahah akan keutamaan berangkat pagi-pagi bersama pasukan, dibanding shalat Jumat bersama Rasul. Dari sini dapat difahami, bepergian sebelum masuk waktu shalat Jumat hukumnya boleh. (Hasyim Jamil, Masa’il Minal Fiqhil Muqaran, Damaskus: Darus Salam, tahun 2007, halaman 171-173).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa bepergian bagi selain orang yang menduga dapat melaksanakan shalat Jumat di perjalanan atau di tempat tujuan, dan bagi orang yang takut tertinggal rombongan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengharamkannya, jika sudah terbit fajar. Ada yang membolehkannya atau memakruhkannya sampai sebelum waktu Jumat selesai. Dan ada yang membolehkannya jika dilakukan sebelum masuk waktu shalat Jumat. 

Dengan demikian, ada tiga pilihan pendapat ulama yang bisa diamalkan bagi orang yang akan bepergian. Pendapat Imam Syafi’i mengandung unsur kehati-hatian. Pendapat mazhab Hanafi mengandung makna kemudahan. Sedangkan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad tampaknya merupakan jalan tengah antara pendapat Imam Syafi’i dan pendapat mazhab Hanafi. Wallahu a’lam.


Ustadz Husnul Haq, Dosen IAIN Tulungagung dan Pengurus LDNU Jombang.